RIENEWS.COM – Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menilai format kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menggabungkan seluruh tugas dan fungsi riset di kementerian dan lembaga tidak berhasil. BRIN yang diharapkan dapat mensinergikan kelembagaan riset dan teknologi untuk meningkatkan kinerja invensi dan inovasi dinilai belum menghasilkan apa-apa hingga hari ini.
“Harus diakui, integrasi kelembagaan ilmu dan teknologi yang dimaknai dengan peleburan seluruh lembaga penelitian dan pengembangan ke dalam BRIN, (menjadi) satu lembaga superbody yang sentralistik, menuai banyak pertentangan. Kalau tidak ingin dikatakan gagal,” tukas Mulyanto sebagaimana dilansir dari Parlementaria, 10 Februari 2023.
Lantaran menurut Mulyanto, bukan terjadi proses konsolidasi menyeluruh. Justru kondisi transisional berkepanjangan, baik dari aspek SDM, organisasi, pendanaan dan anggaran riset, perencanaan program, peralatan dan ruang laboratorium, infrastruktur riset, aset.
“Bahkan urusan kursi dan ruang kerja (co-working space),” ujar Mulyanto.
Ia menduga, kondisi itu disebabkan karena sejak awal proses pembentukan kelembagaan BRIN bertele-tele, menuai kontroversial, penuh risiko.
“Bahkan menimbulkan banyak korban dan inkonstitusional,” kata Mulyanto.
Ia mendorong Presiden Joko Widodo dan Ketua Dewan Pengarah BRIN untuk bertindak cepat dengan meninjau ulang kelembagaan yang sentralistik itu. Sebab proses penggabungan lembaga riset tersebut menelan korban yang tidak sedikit. Apabila persoalan ini terus dibiarkan akan membuat kegiatan riset nasional kacau balau.
Ia mencontohkan beberapa kasus yang terjadi. Seperti kisah ratusan tenaga terampil dari Kapal Baruna Jaya yang baru saja bersandar usai misi pelayaran, langsung diputus hubungan kerja. Kemudian para ahli yang tengah mengembangkan vaksin Covid-19 di LBM Eijkman diberhentikan dan laboratoriumnya dipindah paksa. Lalu Laboratorium LAPAN di Pasuruan, Jawa Timur ditutup sehingga menuai protes NASA.
“Kalau terus berlangsung, lama-lama Indonesia kekurangan peneliti dan periset yang sangat dibutuhkan. Mau sampai kapan pemerintah membiarkan peristiwa ini terus terjadi?” tanya politisi PKS ini.
Penggabungan Lembaga Riset Jadi Contoh Negara lain
Menanggapi kekhawatiran BRIN menjadi lembaga superbody, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengklaim justru langkah pemerintah mengkonsolidasikan lembaga riset membuat BRIN menjadi contoh bagi negara lain.
“Saya tidak tahu, apakah BRIN menjadi lembaga superbody atau tidak. Tetapi kalau dilihat dari best practice funding agency global, kami (BRIN) memang unik,” ujar Handoko saat konferensi pers bertema “Saatnya BRIN Menjawab” di Gedung BJ Habibie, Jakarta, 10 Februari 2023.
Ia mencontohkan, banyak funding agency global di negara lain hanya mengurusi pendanaan. Mereka tidak menjadi eksekutor atau pelaku riset, tidak menjadi lembaga yang memberi rekomendasi kebijakan, seperti BRIN. Model seperti itu membuat anggaran riset semakin mahal dan tidak efesien.
“Funding agency biasa itu cuma memberikan anggaran riset. Yang mendapat anggaran mereka harus membeli alat riset sendiri, sehingga mahal dan banyak double. Kalau BRIN, kami buat skema pendanaan riset yang tidak membolehkan membeli alat karena sudah disediakan di Deputi Infrastruktur Riset. Jadi cost of funding kami turun,” jelas Handoko.
Artikel lain
KUR BSI di Aceh Rp3 Triliun, Presiden Jokowi: Gede Banget Jatahnya
Terpidana Korupsi Modal Kerja dan Investasi BSM Rp32 Miliar Ditangkap
Puncak HPN 2023 di Sumut, Presiden Jokowi Sentil Idealisme Media Massa di Tahun Politik
“Kami malah menjadi benchmark model baru dari funding agency global. Sekarang teman-teman saya dari funding agency luar negeri itu, justru melihat apa yang dilakukan sudah benar,” aku Handoko.
Bahkan, Handoko mengimbuhkan, cita-cita untuk mengintegrasikan lembaga-lembaga riset di Indonesia sudah ada sejak era Soekarno hingga Habibie.
“Cita-cita beliau (Habibie) yang belum tercapai satu-satunya adalah mengintegrasikan lembaga riset. Saya tahu persis itu, karena saya dulu di Habibie Center. Saya juga dididik dan sekolah karena program beasiswa di era beliau saat Kemenristek dulu,” ungkap Handoko.
Sejauh ini, menurut Handoko, belum semua periset di BRIN terbiasa dengan pola kerja baru, karena BRIN mentransfomasikan kelembagaan dan tata kelola besar dalam sejarah Indonesia. BRIN mengintegrasikan unit-unit riset dari 72 kementerian dan lembaga, termasuk 5 entitas riset utama (LIPI, BATAN, LAPAN, BPPT, dan Kemenristek/BRIN), dan Balitbang dari kementerian dan lembaga.
Integrasi itu mengakibatkan critical mass riset dan inovasi, yaitu SDM, infrastruktur, dan anggaran akan meningkat. Kondisi tersebut yang akan menjadi pengungkit ekosistem riset dan inovasi, sehingga mendorong munculnya lembaga Research and Development (R&D) di kalangan industri.
Lebih lanjut Handoko menjelaskan, riset itu sebelumnya didominasi pemerintah. Sedangkan R&D industri sama sekali tidak berkembang, karena riset itu banyak kegagalan.
“Kalau sekarang kami bisa fasilitasi industri, karena kami punya infrastruktur, anggaran, dan perisetnya (SDM) menjadi satu. Jadi lembaga riset pemerintah cukup satu, BRIN saja. Yang harus banyak adalah lembaga riset non-pemerintah. Itu menjadi pengungkit ekosistem riset dan inovasi,” papar Handoko.
Integrasi lembaga-lembaga riset ke dalam BRIN, secara organisasi dan administratif telah selesai pada 31 Januari 2022. Jumlah lembaga R&D non-pemerintah akan menjadi indikator kerja utama BRIN ke depan.
“Sekarang berapa targetnya memang belum ada indikator kinerja secara formal, karena kami baru selesai integrasi. Ke depan, itu akan menjadi Key Performance Indicator (KPI) utama BRIN. Bukan membuat BRIN tambah besar, tapi membuat BRIN bisa menjadi enabler. Bisa menjadi pengungkit tumbuhnya R&D itu sendiri,” jelas Handoko.
Tiga Skema BRIN
Dengan pengintegrasian lembaga-lembaga riset, BRIN membuka tiga skema, yaitu infrastruktur melalui layanan ELSA (http://elsa.brin.go.id), mobilitas SDM (http://manajementalenta.brin.go.id), dan pendanaaan riset (http://pendanaan-risnov.brin.go.id).
Kini, setiap orang dapat mengakses infrastruktur yang ada di BRIN karena tersentralisir. Sebelumnya, hal itu tidak bisa dilakukan, karena tiap-tiap lembaga litbang terpisah.
“Kalau sendiri-sendiri, BRIN tidak sanggup biayai. Itu membuat banyak infrastruktur mangkrak. Kalau hal ini tidak kami lakukan, tidak bisa menjamin setiap orang melakukan riset dengan baik dan benar, karena tidak ada infrastrukturnya,” beber Handoko.
Handoko juga menjelaskan kantor-kantor BRIN di daerah yang diisukan ditutup merupakan kantor unit dari litbang kementerian dan lembaga sebelum integrasi ke BRIN. Saat integrasi, unit-unit tersebut tutup. Usai integrasi, BRIN harus melakukan konsolidasi.
Artikel lain
Gempa Turki, Presiden Erdogan Tempatkan Pengungsi di Hotel
IPK Indonesia Turun 4 Peringkat, Pukat UGM Sebut Akibat Revisi UU KPK
Sejarah Pers Perempuan Sumatera Sejak 1919 Telah Menyuarakan Feminisme
“Bukan sekedar gabung jadi satu. Itu percuma. Kami nggak serta-merta menutup. Kami memberikan kesempatan mereka pilih ke mana,” kata Handoko.
Semisal terkait penyatuan empat unit material science di Serpong menjadi satu unit dengan nama Pusat Riset Material Maju. Kemudian unit di Pasuruan sebagian memilih bergabung ke Bandung karena pusat risetnya di sana. (Rep-04)
