RIENEWS.COM – Baru-baru ini ratusan warga negara Indonesia (WNI) berhasil diselamatkan dari kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), di antaranya terjebak dalam kejahatan scamming di Filipina. Data BP2MI menyebutkan 1.900 jenazah WNI dalam setahun dipulangkan ke Indonesia.
Kasus TPPO dengan para korban pekerja migran Indonesia (PMI) ini ternyata menjadi atensi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu keseriusan Presiden Jokowi disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka pada Selasa, 30 Mei 2023.
“Presiden tadi menyatakan melakukan restrukturisasi Satgas tim tindak pidana perdagangan orang. Kemudian memerintahkan ada langkah-langkah cepat dalam sebulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara, kepolisian negara, TNI, dan aparat-aparat pemerintah yang lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD usai mengikuti rapat terbatas.
Presiden Jokowi juga memerintahkan jajaran Polri menelusuri adanya dukungan bagi para penjahat perdagangan orang. Mahfud MD menegaskan bahwa negara tidak mendukung adanya TPPO di Tanah Air.
“Tidak ada backing-backingan bagi penjahat. Backing bagi kebenaran adalah negara, backing bagi penegakan hukum adalah negara,” kata Mahfud.
Artikel lain
240 WNI Korban TPPO Scamming di Filipina Dipulangkan
Operasi Narkoba di Sumatera Polri Ungkap Sabu Larutan di Gorden
PSHK UII: Jabatan Pimpinan KPK Empat Tahun Tidak Inkonstitusional
Dalam rapat terbatas tersebut, kata Mahfud, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani melaporkan bahwa jenazah warga Indonesia yang kembali karena TPPO dalam satu tahun mencapai lebih dari 1.900 orang.
“Khusus di NTT sampai dengan bulan Mei itu, sudah mencapai 55 mayat pulang karena perdagangan orang,” sebut Mahfud MD.
Permasalahan TPPO juga mendapat perhatian dari negara-negara ASEAN. Indonesia sebagai pemegang keketuaan ASEAN tahun ini, menurut Mahfud, para negara anggota ASEAN meminta Indonesia mengambil posisi kepemimpinan untuk memberantas TPPO yang dianggap mengganggu kehidupan bernegara.
Artikel lain
Presiden Jokowi dan Presiden Raisi Sepakati Sejumlah Kerja Sama
Timnas Garuda Lawan Argentina, Pengalaman Langka dan Mengasah Mental
Bareskrim Polri Temukan Indikasi Dana Jaringan Narkoba untuk Pemilu 2024
“Saya kemarin memimpin sidang KTT ASEAN pilar Polkam. Di situ semua negara ASEAN meminta kepada kita Indonesia agar mengambil posisi kepemimpinan di dalam tindak pidana perdagangan orang, ini karena bagi mereka tindak perdagangan orang ini sudah begitu mengganggu kehidupan bernegara mereka karena ini adalah kejahatan lintas negara dan sangat rapi kerjanya,” imbuh Mahfud MD. (Rep-02)
Sumber: BPMI Setpres
