PEMILU  

Pemilu 2024, Presiden Jokowi: Jangan Ada yang Mencoba-coba Intervensi

Presiden Jokowi bersama Ketua DKPP, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan sejumlah menteri di acara pembukaan Rakornas Penyelenggara Pemilu 2024. Foto DKPP.
Presiden Jokowi bersama Ketua DKPP, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan sejumlah menteri di acara pembukaan Rakornas Penyelenggara Pemilu 2024. Foto DKPP.

RIENEWS.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Kerja Nasiona Penyelenggara Pemilu 2024 di Puri Agung Ballroom, Hotel Grand Sahid Jaya, Kota Jakarta Pusat, pada Rabu, 8 November 2023.

Presiden mengatakan, Pemilu 2024 ini merupakan pesta demokrasi terbesar yang selenggarakan. Ada 840 ribu TPS (tempat pemungutan suara).

“Kita bayangkan 840 ribu TPS. Betapa betul-betul ini sebuah pesta demokrasi besar. Sehingga, sekali lagi tantangan-tantangannya juga besar, baik mengenai bagaimana agar tata kelola pemilu ini akuntabel, berintegritas, dan juga mekanisme distribusi, mekanisme pengamanan bukan barang yang mudah,” kata Presiden dalam sambutannya.

Bagaimana mewujudkan kontestasi yang berkualitas, kontestasi yang damai, kontestasi yang sejuk, kontestasi yang tanpa hoaks, kontestasi yang tanpa ujaran-ujaran kebencian.

“Sehingga, kontestasi ini bisa menghasilkan solusi-solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi bangsa kita. Serta tentu saja proses dan hasil yang lebih legitimate dan terpercaya,” kata Presiden.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), kata Presiden, harus berani mengontrol, tegas, mengawasi, kalau ada yang tidak benar, berani meluruskan.

“Banyak yang menyampaikan bahwa pemilu kita ini gampang diintervensi, diintervensi dari mana? Di setiap TPS itu ada saksi partai-partai, semua TPS ada saksi (dari) partai-partai, belum juga aparat yang juga ada di dekat TPS. Artinya apa? Pemilu ini (adalah) Pemilu yang sangat terbuka, bisa diawasi oleh siapa saja, oleh masyarakat dan oleh media dan lain-lain. Jadi, jangan ada yang mencoba-coba untuk mengintervensi karena jelas sangat-sangat sulit karena di TPS tadi saya sampaikan ada saksi, saksi, saksi dari partai politik,” tegas Presiden.

Disampaikan, agar mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail, mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail.

“Harus dicek, harus diawasi, harus turun ke lapangan untuk melihat kalau bisa gunakan teknologi terkini karena tadi anggarannya sudah naik  200 persen untuk DKPP, lakukan inovasi, dengarkan masukan-masukan dari rakyat sehingga kita bisa menjaga suhu politik tetap kondusif, tetap aman dan damai,” ujar Presiden Jokowi.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyinggung pertemuan dengan tiga calon presiden.

Artikel lain

Persamuhan Presiden Jokowi-Tiga Capres 2024

Pemilu 2024, Presiden Jokowi Tegaskan Semua Aparatur Harus Netral

Amar Putusan Lengkap Pelanggaran Berat Etik Ketua MK Anwar Usman

“Beberapa waktu yang lalu saya mengajak capres-capres untuk makan siang bersama, untuk memberikan pesan bahwa demokrasi itu, bersaing silakan, berkompetisi silakan, kompetisi itu biasa dan wajar, perbedaan politik, perbedaan pilihan itu juga biasa dan wajar. Jangan sampai yang di atas sudah makan-makan bersama-sama, yang di bawah yang di daerah masih ribut-ribut. Ini yang perlu kita jaga bersama-sama,” katanya.

Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggara Pemilu 2024 diselenggarakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bertujuan untuk menyamakan langkah dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban penyelenggaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

“Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyamakan langkah karena DKPP, KPU, dan Bawaslu merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan Pemilu,” ungkap Ketua DKPP Heddy Lugito.

Sorotan masyarakat semakin tertuju kepada DKPP, KPU, dan Bawaslu jelang penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Menurut Heddy, manakala isu-isu miring di KPU dan Bawaslu, selalu dilaporkan ke DKPP.

Sepanjang 2023 DKPP menerima 289 aduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara. Sebanyak 431 Teradu telah dijatuhi sanksi dan 10 diantaranya Pemberhentian Tetap. Pemberhentian dari jabatan sebanyak 6 Teradu dan 170 Teradu mendapat sanksi Peringatan.

“Sebanyak 235 Teradu direhabilitasi nama baiknya karena pengaduan tidak terbukti dengan tujuan menjaga kredibilitasnya sebagai penyelenggara,” lanjut Heddy.

Ditegaskannya, tugas dan fungsi DKPP sebagai lembaga penjaga dan penegak kode etik bagi penyelenggara Pemilu.

“Sanksi DKPP bukan untuk menghukum, tetapi menjaga marwah penyelenggara, institusi, dan Pemilu itu sendiri,” pungkasnya.

Artikel lain

PRUPriority Hospitals, Inovasi Meningkatkan Efektivitas dan Profesionalitas Layanan Kesehatan Unggul

Prudential Syariah Luncukan PRUAnugerah Syariah Membantu Siapkan Warisan hingga Miliaran

Anggota BPK RI AQ Tersangka Kasus Korupsi BTS BAKTI Kemenkominfo

Rakornas Penyelenggara Pemilu 2024 bertema Wujudkan Pemilu Berintegritas, dihadiri KPU dan Bawaslu dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) seluruh Indonesia. (Rep-02)

Sumber:  BPMI Setpres, DKPP