RIENEWS.COM – Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menyoroti dugaan penyunatan anggaran pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di beberapa daerah, satu di antaranya ialah di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Mardani meminta para pihak penyelenggara pemilu dan pihak berwajib melakukan pengecekan kasus itu di lapangan, agar semua lebih transparan.
“Mesti dicek. Semua mesti transparan. Petugas KPPS adalah pejuang. Jangan dikurangi haknya,” kata Mardani di Jakarta, 27 Januari 2024 malam.
Pengecekan penting dilakukan, karena menyangkut hak petugas KPPS. Mardani pun mengingatkan jangan sampai dugaan penyunanatan anggaran itu dibiarkan dan menjadi petaka bagi Pemilu 2024 ke depan. Ia pun mengingatkan pada Pemilu 2019 lalu, total ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit.
”Jangan sampai kejadian ratusan petugas penyelenggara pemilu yang meninggal terulang,” tegas Politisi Fraksi PKS ini.
Diketahui, dugaan praktik pemotongan anggaran terjadi pada uang konsumsi dan transportasi pelantikan KPPS di Kabupaten Sleman. Ketua KPU Sleman Ahmad Baehaqi sudah menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf atas kejadian tersebut.
Artikel lain
Indonesia Ikut Program Regulasi Vaksin di Kawasan Asia Pasifik
Presiden Menentang Pernyataan Israel Soal Tidak Ada Negara Palestina
DKJN Pecahkan Rekor Transaksi Lelang Tembus Rp44,34 Triliun
Dia menjelaskan penyediaan konsumsi pelantikan calon anggota KPPS melalui pihak ketiga atau vendor yang terdaftar dalam e-katalog. Pengadaan melalui pihak vendor ternyata disubkan lagi tanpa sepengetahuan KPU Sleman. Akibatnya sebanyak 24.199 orang petugas KPPS yang dilantik saat itu mendapatkan snack yang dinilai tidak layak.
Tidak hanya itu, terkait anggaran konsumsi pelantikan pun menjadi polemik. Awalnya per orang dianggarkan Rp15 ribu, tetapi praktiknya menjadi Rp2.500.
” Rp15 ribu bersih sudah dipotong pajak, tetapi penyajiannya yang diakui vendor adalah Rp2.500,” ucap Baehaqi.
Artikel lain
KKP Siapkan Regulasi Budidaya Lobster
Kemenkes Klaim Cakupan Imunisasi Polio Pertama Capai 100 Persen
KPPS Serentak Dilantik, Komisi IX Ingatkan Perlu BPJS Ketenagakerjaan
Di sisi lain, terkait keluhan uang transport, Baehaqi mengatakan tidak ada pagu anggaran transportasi pelantikan di KPU Kabupaten Sleman. Pagu anggaran transportasi yang ada adalah saat bimtek. Atas kejadian itu, Baehaqi mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi berupa pemutusan kontrak kepada pihak vendor. (Rep-04)
Sumber: DPR
