RIENEWS.COM – DPR mendesak dilakukannya audit total terhadap Pertamina buntut pengungkapkan korupsi BBM di tiga subholding Pertamina. Kejagung menetapkan empat pejabat dari tiga subholding Pertamina sebagai tersangka, dan tiga tersangka lainnya meerupakanrekanan, dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk periode 2018-2023, dengan kerugian uang negara Rp193 triliun pertahun.
“Saran saya, lakukan audit total dan pemeriksaan menyeluruh oleh pihak yang benar-benar independen dan memiliki kredibilitas tinggi terhadap kondisi keuangan serta manajemen perusahaan,” tegas anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya.
Menurut Asep, audit guna memastikan transparansi keuangan dan tata kelola di Pertamina. Dia menyatakan, mendukung penuh Kejaksaan Agung menindak tegas para pelaku tanpa pandang bulu dalam rangka pemberantasan korupsi di Pertamina.
Politisi Nasdem ini menilai, praktik korupsi yang terjadi di subholding Pertamina, kasus luar biasa parah dan di lingkungan Kementerian BUMN.
“Saya kira kasus ini merupakan kejahatan sistemik dan terorganisir (organized crime). Kejaksaan Agung mendapatkan momentum untuk melakukan bersih-bersih hingga ke akar-akarnya,” kata Asep dalam keterangan tertulisnya, pada Rabu, 26 Februari 2025.
Dia pun menegaskan, hukuman untuk para pelaku harus setimpal agar memberikan efek jera.
“Kemarin kita ribut soal efisiensi anggaran, tapi ternyata ada begundal-begundal yang menikmati kesenangan di atas penderitaan negara dan rakyat. Ini sangat keterlaluan,” imbuhnya.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi yang memimpin rapat dengar pendapat (RDP) dengan Plt Dirut Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyoroti berkembang ihwal Pertamax oplosan di publik.
Artikel lain
Korupsi BBM di Subholding Pertamina, Kejagung: RON90 Diblending Jadi RON92
Patgulipat Korupsi Tata Kelola Minyak di Subholding Pertamina, Negara Rugi Rp193 Triliun
Relasi Kekuasaan di Pilbup Serang, MK Batalkan Kemenangan Istri Menteri Desa
Menjawab hal itu, Mars Ega Legowo Putra mengatakan, pihaknya menerima produk dalam bentuk RON 90, dan untuk Pertamax produk yang diterima adalah dalam bentuk RON 92.
“Baik dari kilang dalam negeri maupun dari impor. Kami juga menambahkan aditif pada Pertamax untuk meningkatkan kualitas dan performa produk,” ucapnya.
Dikatakannya, pengujian kualitas BBM di seluruh Indonesia dilakukan secara rutin oleh Kementerian ESDM, dalam hal ini Lemigas, untuk memastikan bahwa kualitas produk yang dijual di SPBU sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah.
Dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina, Kejagung menetapkan tujuh orang tersangka. Empat tersangka dari Pertamina, yakni Riva Siahaan (Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga/ Subholding Commercial & Trading), Sani Dinar Saifuddin (Direktur Optimasi Bahan Baku dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional/Subholding Refining & Petrochemical), Yoki Firnandi (Direktur Utama PT Pertamina International Shipping/Subholding Integrated Marine Logistics), dan Agus Purwono (VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional).
Tiga tersangka lainnya, Muhammad Keery Andrianto Riza (Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa), Dimas Werhaspati (Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim), dan Gading Ramadan Joede (Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak).
Kerugian dari kasus korupsi BBM itu, menurut Kejagung negara dirugikan hingga Rp139,7 triliun bersumber dari kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp35 triliun, impor minyak mentah melalui DMUT/Broker sekitar Rp2,7 triliun, kerugian impor BBM melalui DMUT/Broker sekitar Rp9 triliun, kerugian pemberian kompensasi (2023) sekitar Rp126 triliun, dan kerugian pemberian subsidi (2023) sekitar Rp21 triliun.
Artikel lain
Presiden Prabowo Resmi Luncurkan BPI Danantara di Tengah Keraguan Publik
Koptu HB Akhirnya Hadir di Sidang Pembunuhan Wartawan Sempurna Pasaribu
Persamuhan Presiden Prabowo dan Pemred Media Setelah Demo ‘Indonesia Gelap’
Kejagung menguraikan modus korupsi tata kelola minyak mentah, “Padahal sebenarnya hanya membeli RON90 atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di storage (Depo) untuk menjadi RON92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan,” keterangan resmi Kejagung dalam penanganan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina, pada Selasa, 25 Februari 2025. (Rep-02)
Sumber: DPR RI
