SUMUT  

Gubsu Bobby Tindak Lanjuti Rekomendasi DPRD Sumut Soal LKPj 2024

Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Nasution dan Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti dalam Sidang Paripurna DPRD Sumut tentang Penyampaian Penjelasan Ranperda RPJMD Provinsi Sumut Tahun 2025-2029. Foto Munawar Harahap.
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Nasution dan Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti dalam Sidang Paripurna DPRD Sumut tentang Penyampaian Penjelasan Ranperda RPJMD Provinsi Sumut Tahun 2025-2029. Foto Munawar Harahap.

RIENEWS.COM – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi DPRD Sumut terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2024.

Hal tersebut ditegaskan Bobby dalam Sidang Paripurna DPRD Sumut tentang Penyampaian Penjelasan Rancangan Peraturan DaerahRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Ranperda RPJMD) Provinsi Sumut Tahun 2025-2029, yang dipimpin Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti dan Wakil Ketua DPRD Sumut pada Kamis malam, 22 Mei 2025.

“Kami mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD atas rekomendasi yang telah disampaikan, dan tentunya menjadi masukan yang strategis bagi kami dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah di tahun-tahun yang mendatang,” ujar Bobby.

Sebelumnya, dalam pendapat akhir fraksi-fraksi menyoroti berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kesejahteraan sosial, dan lainnya.

Bobby menjelaskan bahwa pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) 2024 dapat dilihat pada pencapaian indikator makro, sosial, ekonomi, yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaran pembangunan yang dilaksanakan selama 2024.

Artikel lain

Wagub Sumut Surya Serahkan Anugerah Lingkungan Hidup 2024

Gubsu Bobby Putuskan Penanganan Hama Lalat Jeruk Karo Secara Masif

Update Data Jemaah Haji 2025 yang Wafat

“Ada beberapa catatan capaian yang patut kita syukuri, yang ada di beberapa sektor tentang pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, peningkatan tingkat partisipasi angka kerja, serta indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara,” katanya.

Meski demikian, kata Bobby, Pemprov Sumut menyadari bahwa ada beberapa catatan penting tentang perbaikan, seperti efektivitas anggaran, kinerja program prioritas, kualitas belanja hingga aspek tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Karena itu, Pemprov Sumut menerima, masukan dari legislatif dengan penuh tanggungjawab.

“Dengan kesungguhan, kami akan tindak lanjut secara konkret melalui perbaikan kebijakan, penyesuaian program serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi internal. Sinergi antara eksekutif dan legislatif adalah kunci untuk memastikan bahwa pembangunan di daerah benar-benar berpihak kepada rakyat itu sendiri,” ujar Bobby.

Gubsu meyakinkan keberhasilan pembangunan di Sumut tidak ditentukan oleh pemerintah provinsi sendiri, tetapi juga partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya DPRD, dunia usaha, akademisi, tokoh adat, agama serta masyarakat.

Artikel lain

Kejari Karo Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pupuk Subsidi Senilai Rp991 Juta

Pemerintah Tulis Ulang Sejarah Indonesia, DPR: Jangan Kaburkan Fakta Sejarah

Jurnalis Faridl Lawan CNN Indonesia, Tim Hukum Kirim Kontra Memori Kasasi

“Oleh karena itu melalui kegiatan kita hari ini, kita jadikan momentum ini sebagai refleksi bersama melakukan perkuatan komitmen dalam mewujudkan Sumatera Utara yang berdaya saing, sejahtera, dan berkadilan agar kita bisa menjadikan Sumatera Utara tentunya lebih baik lagi kedepannya,” pungkas Gubsu. (Rep-01)