RIENEWS.COM – Para ibu yang tergabung dalam “Suara Ibu Indonesia” menggelar aksi damai, menuntut dihentikannya program makan bergizi gratis (MBG). Aksi diawali dari jalan kaki para ibu-ibu dari ugu Golong Gilig menuju Bundaran UGM, pada Selasa, 8 September 2026.
Satu tahun lalu, dapur-dapur “Suara Ibu Indonesia” menyuarakan protes lewat bunyi panci sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan yang mengorbankan keselamatan warga.
Setahun berlalu, persoalan yang melatarbelakangi aksi itu tidak juga usai bahkan meluas. Program MBG yang semula digadang membawa manfaat, justru terus memakan korban keracunan dalam jumlah yang semakin besar, dari sekitar 3.000 korban pada tahun pertama menjadi puluhan ribu korban hingga kini, tanpa ada satu pun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Hasil pemantauan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 43.838 warga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis. Data tersebut bersumber dari laporan medis yang diverifikasi langsung melalui catatan puskesmas, rumah sakit umum daerah, dan rilis resmi dinas kesehatan di setiap wilayah terdampak.
Korban tersebar di 36 provinsi, meliputi pelajar, guru, hingga ibu dan anak balita peserta posyandu penerima manfaat MBG, dengan rincian 28.103 korban pada 2025 dan 15.735 korban pada Januari hingga awal September 2026 . Publik mendesak agar ada penegakan hukum yang tegas terhadap semua pihak yang terlibat dalam rentetan kasus ini.
Di tengah krisis keselamatan pangan ini, alokasi anggaran negara justru dinilai timpang. Dana untuk program MBG memotong pos-pos anggaran lain, termasuk anggaran penanganan bencana yang semestinya menjadi prioritas keselamatan warga. Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) terus digenjot, sementara fasilitas pendidikan dan kesehatan di berbagai daerah dibiarkan terbengkalai tanpa perbaikan yang berarti.
Ironisnya, ketimpangan alokasi anggaran ini terjadi justru ketika Indonesia sedang dilanda rentetan bencana yang datang bertubi-tubi. Gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur, pada 15 Agustus 2026, menewaskan puluhan hingga lebih dari 50 jiwa, melukai ratusan warga, merusak puluhan ribu rumah, serta memaksa ribuan warga mengungsi di Manggarai, Manggarai Timur, Sikka, dan sejumlah kabupaten lain, dengan ribuan gempa susulan yang masih terus dirasakan hingga berminggu-minggu setelahnya.
Di saat bersamaan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda Sumatra dan Kalimantan dengan luas lahan terbakar mencapai puluhan ribu hektare hingga akhir Agustus 2026, memicu kabut asap pekat yang mengganggu kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga aktivitas ekonomi warga, bahkan berdampak lintas negara. Banjir dan tanah longsor juga terus terjadi di berbagai wilayah mulai dari Banten, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, hingga Kalimantan Utara.
Sementara status Siaga ditetapkan pada sejumlah gunung api aktif seperti Anak Krakatau, Merapi, Lewotobi Laki-Laki, Awu, dan Semeru. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 1.500 kejadian bencana di seluruh Indonesia hanya dalam kurun waktu delapan bulan pertama tahun 2026.
Di tengah beruntunnya bencana yang mengancam keselamatan rakyat ini, negara justru menggelontorkan dana besar untuk program yang gagal menjamin keselamatan warganya sendiri.
