RIENEWS.COM – DPR RI dalam dalam Rapat Paripurna DPR RI yang ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 pada Kamis, 19 November 2026, mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati, para anggota DPR RI menyatakan setuju pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2026-2027 pada hari Kamis, tanggal 19 November dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” kata Puan
Sebelum pengesahan, Rapat Paripurna terlebih dahulu mendengarkan laporan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengenai pembahasan RUU Perampasan Aset.
Dalam laporannya, Habiburokhman menjelaskan urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset.
“Karena memang sudah 18 tahun ini diusulkan sejak awal dahulu ya, dan sudah satu tahun lebih, undang-undang ini berproses di komisi III. Tepatnya sejak Agustus 2025,” jelas Habiburokhman.
Habiburokhman juga menyebut ada transformasi paradigma keadilan dan pemulihan yang mendorong RUU Perampasan Aset segera disahkan. “Yang pertama kondisi saat ini, bahwa ya, tujuan penghukuman sebelumnya hanya adalah pemenjaraan pelaku pidana. Lalu hanya bergantung pada putusan pidana final, fragmentasi pengelolaan, dan korupsinya konvensional,” ungkapnya.
Sementara paradigma dalam Undang-undang Perampasan Aset, menurut Habiburokhman, bukan hanya pemenjaraan pelaku pidana tapi juga pemulihan kerugian negara dan kerugian korban.
“Kemudian hukum acara yang kita sempurnakan menjadi hukum acara tanpa putusan pidana atau non-conviction based. Lalu kita mengenangkan sistem pengelolaan terpadu berbasis IT dan independen, dan ruang lingkupnya mencakup tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya seperti investasi fiktif dan finansial modern yang memiliki banyak korban, dengan perspektif korban,” papar Habiburokhman.






