AKSI Gelar Kemah Konstitusi Tolak Pemberhentian GKR Hemas

oleh -1.537 Kali Dibaca
GKR Hemas menghadiri "Diskusi Konstitusi" yang digelar Aliansi Komponen Warga DIY Cinta Konstitusi (AKSI) dalam aksi "Kemah Konstitusi", Jumat 28 Desember 2018. [Foto Ist | Rienews]

RIENEWS.COM – Elemen masyarakat Yogyakarta yang tergabung dalam Aliansi Komponen Warga DIY Cinta Konstitusi (AKSI) menggelar “Kemah Konstitusi” sebagai bentuk dukungan terhadap senator asal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), GKR Hemas. AKSI menolak pemberhentian sementara terhadap GKR Hemas oleh Badan Kehormatan Dewan  Perwakilan Daerah (DPD) pada Kamis 20 Desember 2018.

“Kemah Konstitusi” digelar massa AKSI di depan Kantor Perwakilan DPD RI, DIY, di Jalan Kusumanegara, Kota Yogyakarta, sejak Rabu 26 Desember 2018 hingga Jumat 28 Desember 2018.

Dalam siaran pers yang diterima Redaksi, Jumat 28 Desember 2018, Ketua Kemah Konstitusi Widihasto Wasana Putra  menyatakan, “Kemah Kostitusi” digelar untuk memperkuat, mengembalikan marwah kelembagaan DPD RI sebagai lembaga negara yang secara perundang-undangan berisikan orang-orang yang tidak terkait dengan kepengurusan dan atau jabatan di partai politik.

Baca Berita: Salut! Polres Tanah Karo Perbaiki Jalan Rusak

Juga bertujuan menyuarakan kedzoliman yang dilakukan Badan Kehormatan DPD RI yang memberhentikan sementara senator DPD RI DIY GKR. Hemas.

Ketidakhadiran GKR Hemas dalam sidang, rapat DPD RI dikarenakan pihaknya tidak mengakui kepemimpinan DPD RI saat ini yang dinilai ilegal dan kasusnya masih berlanjut di tingkat kasasi.

Keputusan BK DPD RI juga melanggar ketentuan UU MD3 (Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang mengatur pemberhentian sementara hanya dapat dilakukan jika seseorang telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus pidana.

Widihasto Wasana Putra menjelaskan, aksi “Kemah Konstitusi” diisi orasi kebangsaan, diskusi konstitusi, pentas seni dan ronda konstitusi.

AKSI juga menyatakan lima pernyataan sikap, di antaranya, menolak keras keputusan Badan Kehormatan DPD RI tanggal 20 Desember 2018 yang memberhentikan sementara anggota DPD RI DIY GRK Hemas karena melanggar ketentuan UU MD3 pasal 313. BK DPD RI cq kepemimpinan ilegal DPD-telah menzolimi GKR Hemas yang secara faktual dan legal represetasi DIY yang dipilih rakyat dengan prosentase perolehan suara terbanyak nasional.

Menolak keberadaan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD RI sebab kedudukannya ilegal dan masih dalam proses sengketa hukum.

Mendukung KPU Pusat mencoret keikutsertaan  Oesman Sapat Odang yang tercatat sebagai pengurus partai politik dalam pencalegkan DPD RI di Pemilu 2019. (Rep-04 | Rel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *