RIENEWS.COM – Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mewanti-wanti kepada pemerintah agar penyaluran bansos tepat waktu dan tepat sasaran. Mengingat kekhawatiran pemanfaatan bantuan sosial (bansos) oleh capres-cawapres tertentu untuk kampanye.
“Untuk menghindari politisasi bansos menjelang pemilu,” kata Said dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 3 Januari 2024.
Ia pun mengingatkan, bansos adalah hak rakyat, karena dipungut dari pajak rakyat dan penghasilan bukan pajak yang diterima negara dari kekayaan alam di Indonesia. Jadi bukan milik pemerintah. Mekanisme penyaluran bansos pun lewat Kementerian Sosial dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan sesuai tupoksi atas dasar perintah undang-undang.
Kebijakannya didesain bersama oleh DPR dan pemerintah. Status pemerintah hanya menyalurkan kebijakan yang telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR.
“Tidak elok kalau ada pejabat pemerintah, program bansos adalah karena belas kasihan atau kemurahan hati pemerintah. Namun, itu memang hak rakyat yang wajib diberikan,” tukas Said.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima menyorot sikap Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang menolak pembagian bantuan sosial (bansos) ditunda sampai Pemilu 2024 selesai. Ia menduga Zulhas mempolitisasi persoalan bansos tersebut.
“Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk mendapatkan politik electoral. Itu sesuatu yang tidak manusiawi,” kata Aria Bima.
Pihaknya memastikan akan mempertanyakan sikap Mendag terkait bansos tersebut. Seharusnya Kemendag berfokus pada kenaikan harga beras dan cabai.
“Akan kami tanyakan di Komisi VI. Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan (harga) beras yang pada hari ini (beras) medium mencapai Rp15 ribu dan cabai mencapai Rp175 ribu,” jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Menurut Zulhas, justru bansos saat ini sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga bantuan sosial tidak boleh ditunda penyalurannya.
“Karena harga naik. Ada bantuan BLT El Nino, bansos, kemudian BLT biasa. Jadi ini harus dilanjutkan, diteruskan, karena rakyat sangat membutuhkan,” tandas Zulhas.
Disalurkan BUMN
Sementara Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mendorong agar penyaluran program bansos dapat disalurkan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Harapannya, penyaluran bansos yang mencapai Rp400 triliun itu dapat benar-benar efektif dan tepat sasaran.
“Penyaluran bansos jangan sampai dijadikan alat kepentingan politik tertentu. Karena, program ini telah menjadi instrumen penting dalam menopang keberlangsungan hidup masyarakat kelas bawah,” tegas Darmadi.
Perlu mekanisme pengawasan yang kuat dari legislatif agar penyaluran bansos tepat sasaran dan tepat waktu. Pihaknya menyatakan tengah menginisiasi pembentukan Panja Efektivitas Penyaluran Bansos, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR. Pembentukan panja disebutnya wujud tanggung jawab kepada rakyat, karena bansos menggunakan uang rakyat.
“Sudah jadi tanggung jawab kami selaku wakil rakyat memastikan program tersebut benar-benar tepat sasaran. Jadi kami di Komisi VI DPR berencana membentuk panja itu sesegera mungkin,” ucap Darmadi.
Artikel lain
Politisi PKS Sukamta, Pemerintah Perlu Ajukan Israel ke Mahkamah Internasional
Sambut Wisman Pertama 2024, Sandiaga: Jangan Ragu Berwisata Jelang Pemilu
Per 1 Januari Imunisasi Covid-19 Berbayar, DPR: Waktu Tidak Tepat
Lewat panja, ada tiga perusahaan yang ditunjuk Perum Bulog untuk menyalurkan bansos. Keberadaan Panja juga untuk memudahkan pengawasan distribusi terhadap empat program bantuan pangan yang tengah berjalan senilai Rp400 triliun tersebut.
“Jangan sampai di tengah gegap gempita pemilu, bantuan untuk rakyat diselewengkan. Harus kami jaga dan antisipasi,” ucap Darmadi.
Belanja Bansos Ditambah
Sementara dalam rencana anggaran, Banggar DPR bersama pemerintah telah menyetujui penebalan alias penambahan belanja bansos.
“Sudah kami sampaikan September 2023 lalu sebagai akibat dampak El Nino dan kenaikan harga beras, yang sangat sensitif terhadap rumah tangga miskin,” kata Said.
Dia pun merespon berbagai spekulasi tentang kenaikan laju belanja akhir tahun. Menurut Said, perlu membandingkan rekam jejak pada belanja tahun-tahun sebelumnya. Bahwa selalu ada upaya optimalisasi serapan menuju akhir tahun. Tiap-tiap pos belanja sudah direncanakan dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2023.
“Kalau ada serapan maksimal dari 85 persen bisa naik 102 persen, atau kenaikan 17 persen di akhir tahun un-audited. Tentu itu bukan semuanya untuk belanja bansos,” kata Said.
Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan ini, belanja negara terpecah pecah ke dalam banyak pos belanja. Semisal anggaran rutin untuk alokasi belanja pegawai, biasanya ada penghitungan tunjangan kinerja pada akhir tahun. Selain itu ada juga serapan belanja modal, kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang, belanja subsidi, dan belanja daerah yang dialokasi melalui TKDD.
Di sisi lain, meskipun dalam pelaksanaannya masih kerap terdengar berbagai macam kendala, menurut Darmadi bukan berarti program bansos harus ditiadakan. Sebaliknya harus dibenahi, baik dari segi penyaluran maupun data para penerima agar tepat sasaran.
“Bansos adalah amanah UUD 1945. Negara punya kewajiban memastikan rakyatnya tidak ada yang kekurangan bahan pokok, termasuk rakyat kecil. Kalau dihapus, program itu bukan pilihan yang bijak. Justru hanya akan menambah beban baru bagi negara nantinya,” ujar anggota Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Bantuan Pangan CBP Januari-Maret 2024
Saat berdialog dengan sejumlah penerima manfaat bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) di Gudang Bulog Klahang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada 3 Januari 2024, Presiden Joko Widodo menekankan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino merupakan bantuan khusus bagi penerima manfaat yang terdampak kekeringan.
“Karena ini BLT khusus, tidak semuanya dapat, tapi tidak juga dipilihin, nggak juga,” kata Jokowi yang menjanjikan penyaluran bantuan di hadapan para penerima manfaat.
Jokowi menekankan BLT El Nino diberikan pemerintah guna membantu masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga akibat musim kemarau panjang.
“BLT El Nino itu untuk menutup kenaikan harga di lapangan karena kemarin musim panasnya panjang,” imbuh Jokowi.
Jokowi menyebutkan, bantuan pangan CBP sejumlah 10 kilogram untuk setiap penerima manfaat telah disalurkan. Bantuan serupa akan disalurkan hingga Maret 2024.
“Berarti Januari sudah dapat semua? Sudah terima semuanya? Januari dapat, Februari dapat lagi, Maret dapat lagi,” ucap Jokowi.
Artikel lain
Presiden Minta KPU Menjaga Hak Pilih Setiap Warga Negara
Mahasiswa UGM Luncurkan Buku Gagasan Ekonomi untuk Capres-Cawapres
Catahu 2023 Koalisi Masyarakat Sipil: Demokrasi Mundur, HAM Diabaikan
Ia menambahkan, bantuan tersebut tidak menutup kemungkinan akan dilanjutkan pada bulan April dan selanjutnya, asalkan APBN mencukupi. (Rep-04)
Sumber: DPR, BPMI Setpres
![Penampakan letusan Gunung Anak Krakatau, di Selat Sunda, Provinsi Lampung, pada Kamis 21 Juni 2018. [Foto BNPB | Rienews.com]](https://www.rienews.com/wp-content/uploads/2018/06/Letusan-Gunung-Anak-Krakatau.jpg)
