Awasi Bagi-bagi Bansos Jelang Pemilu, Komisi VI DPR akan Bentuk Panja

Presiden Jokowi membagikan bantuan pangan CBP di Banyumas, 3 Januari 2024. Dok. BPMI Setpres.
Presiden Jokowi membagikan bantuan pangan CBP di Banyumas, 3 Januari 2024. Dok. BPMI Setpres.

“Jangan sampai di tengah gegap gempita pemilu, bantuan untuk rakyat diselewengkan. Harus kami jaga dan antisipasi,” ucap Darmadi.

Belanja Bansos Ditambah
Sementara dalam rencana anggaran, Banggar DPR bersama pemerintah telah menyetujui penebalan alias penambahan belanja bansos.

“Sudah kami sampaikan September 2023 lalu sebagai akibat dampak El Nino dan kenaikan harga beras, yang sangat sensitif terhadap rumah tangga miskin,” kata Said.

Dia pun merespon berbagai spekulasi tentang kenaikan laju belanja akhir tahun. Menurut Said, perlu membandingkan rekam jejak pada belanja tahun-tahun sebelumnya. Bahwa selalu ada upaya optimalisasi serapan menuju akhir tahun. Tiap-tiap pos belanja sudah direncanakan dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2023.

“Kalau ada serapan maksimal dari 85 persen bisa naik 102 persen, atau kenaikan 17 persen di akhir tahun un-audited. Tentu itu bukan semuanya untuk belanja bansos,” kata Said.

Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan ini, belanja negara terpecah pecah ke dalam banyak pos belanja. Semisal anggaran rutin untuk alokasi belanja pegawai, biasanya ada penghitungan tunjangan kinerja pada akhir tahun. Selain itu ada juga serapan belanja modal, kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang, belanja subsidi, dan belanja daerah yang dialokasi melalui TKDD.

Di sisi lain, meskipun dalam pelaksanaannya masih kerap terdengar berbagai macam kendala, menurut Darmadi bukan berarti program bansos harus ditiadakan. Sebaliknya harus dibenahi, baik dari segi penyaluran maupun data para penerima agar tepat sasaran.

“Bansos adalah amanah UUD 1945. Negara punya kewajiban memastikan rakyatnya tidak ada yang kekurangan bahan pokok, termasuk rakyat kecil. Kalau dihapus, program itu bukan pilihan yang bijak. Justru hanya akan menambah beban baru bagi negara nantinya,” ujar anggota Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Bantuan Pangan CBP Januari-Maret 2024
Saat berdialog dengan sejumlah penerima manfaat bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) di Gudang Bulog Klahang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada 3 Januari 2024, Presiden Joko Widodo menekankan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino merupakan bantuan khusus bagi penerima manfaat yang terdampak kekeringan.

“Karena ini BLT khusus, tidak semuanya dapat, tapi tidak juga dipilihin, nggak juga,” kata Jokowi yang menjanjikan penyaluran bantuan di hadapan para penerima manfaat.

Jokowi menekankan BLT El Nino diberikan pemerintah guna membantu masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga akibat musim kemarau panjang.

“BLT El Nino itu untuk menutup kenaikan harga di lapangan karena kemarin musim panasnya panjang,” imbuh Jokowi.

Jokowi menyebutkan, bantuan pangan CBP sejumlah 10 kilogram untuk setiap penerima manfaat telah disalurkan. Bantuan serupa akan disalurkan hingga Maret 2024.

“Berarti Januari sudah dapat semua? Sudah terima semuanya? Januari dapat, Februari dapat lagi, Maret dapat lagi,” ucap Jokowi.

Artikel lain

Presiden Minta KPU Menjaga Hak Pilih Setiap Warga Negara

Mahasiswa UGM Luncurkan Buku Gagasan Ekonomi untuk Capres-Cawapres

Catahu 2023 Koalisi Masyarakat Sipil: Demokrasi Mundur, HAM Diabaikan

Ia menambahkan, bantuan tersebut tidak menutup kemungkinan akan dilanjutkan pada bulan April dan selanjutnya, asalkan APBN mencukupi. (Rep-04)

Sumber: DPR, BPMI Setpres