Bupati Karo Ungkap Masalah dan Usulan di Kawasan TNGL

oleh -1.080 Kali Dibaca
Bupati Karo Terkelin Brahmana (2 kanan) saat berbicara di rapat pembahasan kedatangan Tim RMM IUNC-UNESCO di Gedung Kemenko PMKdi Jakarta.

 

Bupati Karo Terkelin Brahmana (2 kanan) saat berbicara di rapat pembahasan kedatangan Tim RMM IUNC-UNESCO di Gedung Kemenko PMKdi Jakarta.

RIENEWS.COM – Bupati Karo Terkelin Brahmana mengungkapkan sejumlah masalah dan usulan dalam rapat membahas kedatangan Tim Reactive Monitoring Mission (RMM) dari International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUNC) – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) ke Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) pada akhir Februari-Maret 2018, di Gedung Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jumat 19 Januari 2018.

Dalam rapat yang dipimpin Asisten Deputi Warisan Budaya-Kemenko PMK, Pamuji Lestari, dihadiri Kabid TNGL Rahmat Saleh dan Kepala Bapedda Karo Nasib Sianturi. Bupati Karo mengungkapkan masalah dan usulan di kawasan TNGL di wilayah Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

KLIK: Bupati Hadiri Rapat Kedatangan Tim RMM IUNC-UNESCO ke TNGL

Dikatakan Bupati Karo, terkait kedatangan Tim RMM menindaklanjuti hasil sidang World Heritage Centre (WHC) ke-41 Tahun 2017, mengeluarkan kebijakan  Tropical Rainforest Heritage of Sumatra (TRHS) dari daftar bahaya (endangered list) Tahun 2018.

“Selain menyamakan persepsi tentang TRHS, agar agenda kedatangan Tim UNESCO  ke Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dapat membantu wilayah Tanah Karo,” ujar Terkelin Brahmana.

Dijelaskannya, Pemda Karo sudah lama dan berulang kali melobi, Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintahan Pusat, terkait pembukaan jalan sebagai jalur evakuasi erupsi Gunung Sinabung menuju Kabupaten Langkat.

“Jalan alternatif Karo-Langkat melalui Jalan Kuta Rakyat tembus Telagah Binjai, untuk mengurai kemacetan Berastagi -Medan maupun sebaliknya, namun selama ini pembangunan belum terlaksana efektif. Kendalanya karena kawasan tersebut masuk kawasan hutan TNGL, sehingga membutuhkan rekomendasi dari badan UNESCO untuk pemanfaatan kawasan hutan menjadi jalan penghubung Karo-Langkat,” kata Terkelin.

Bupati juga mengungkapkan fakta di lapangan, sejak adanya erupsi Gunung Sinabung, banyak masyarakat Karo mengatasnamakan pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung, menguasai lahan tanah dekat TNGL.

“Sekarang ini perlu disikapi. Mari samakan persepsi sebelum tim turun ke lapangan, agar mengetahui kondisi kawasan  TNGL terletak di bawah kaki Gunung Sinabung. Sebab hampir rata wilayah kawasan hutan mulai Desa Kuta Rakyat sudah dirambah dan dikuasai dijadikan sebagai lahan pertanian  atas nama  masyarakat pengungsi, sesuai isu yang berkembang,” kata Terkelin.

Dijelaskan Bupati Karo, apakah tim IUNC-UNESCO nantinya tidak terganggu di daerah Kuta Rakyat.

“Beda dengan kawasan Tahura yang masuk kawasan TNGL ,masih terawat dan terjaga. Ini sekedar informasi, agar tim mencari solusi jika hal tersebut nantinya terganggu bersama UNESCO,” tutur Bupati Karo.

Menanggapi Terkelin Brahmana, Kabid TNGL Rahmat Saleh mengakui  sudah lama diusulkan ke Dinas TNGL untuk  diperuntukkan sebagai jalan tembus.

“Ini semua sudah  diproses di TNGL. Hanya saja jalan tembus ini diminta untuk dibebaskan guna peningkatan jalan dan tahap proses,” jelas Rahmat.

Untuk kawasan hutan di Desa Kuta Rakyat  yang dirambah dan dikuasai atas nama masyarakat pengungsi seputaran kaki Gunung Sinabung, ditegaskan Rahmat, sementara tidak berbahaya

“Karena masih masuk kawasan penyanggah, jadi tugas tim UNESCO tidak terganggu saat monitoring,” kata Rahmat. (BAY)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *