Disaksikan Wakil Ketua KPK, Gubsu-Bupati Karo Teken MoU Integrasi Tax Clearance

oleh -88 Kali Dibaca
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menandatangani MoU Integrasi Tax Clearance dengan Bupati Karo Terkelin Brahmana, Bupati Batubara Zahir, Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin, Bupati Labuhanbatu Selatan Wildan Aswan Tanjung, Bupati Simalungun JR Saragih, Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani, Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, Walikota Pematangsiantar Hefriansyah Noor, dan Walikota Tebing Tinggi Umar Zunaidi Hasibuan. [Foto Ist | Rienews]

RIENEWS.COM – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dalam upaya optimalisasi capaian pajak daerah.

Hal tersebut diharapkan dapat terus ditingkatkan sehingga capaian pajak daerah sesuai yang ditargetkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar pada rapat koordinasi (Rakor) bertajuk “Optimalisasi Penerimaan Pajak Derah dan Optimalisasi Aset di Sumatera Utara”, di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Jenderal Sudirman No 41 Medan, Rabu 2 Desember 2020.

Rakor dihadiri Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur  Musa Rajekshah, Sekdaprov Sumut R Sabrina, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin dan Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin, Bupati Karo Terkelin Brahmana serta bupati/walikota sejumlah daerah di Sumut.

Lili menyatakan, kegiatan Rakor ini sangat penting terkait dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Di mana secara garis besar dibagi menjadi tiga fokus sektor, yakni Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, dan Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum.

Dijelaskan juga, setiap kepala daerah pasti akan bertemu dengan KPK terkait delapan fokus program intervensi pencegahan korupsi terintegrasi di pemerintah daerah, yang meliputi perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran APBD, APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) , manajemen ASN, tata kelola dana desa, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah.

Baca Berita:

Warga Dusun di 2 Kecamatan Ini Diimbau Waspada Erupsi Gunung Semeru

Jumlah Pengungsi Erupsi Gunung Ili Lewotolok Bertambah, Hari Ini Doni Monardo ke Lembata

“Setelah pemilu 9 Desember 2020, Kepala daerah yang terpilih juga akan bertemu dengan delapan fokus program tersebut, dengan tujuan agar pemerintah daerah terlepas dari tindak pidana korupsi dan melahirkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur,” ujarnya

Lili mengumumkan bahwa rata-rata Monitoring Centre for Prevention (MCP) hingga saat ini Pemerintah Daerah di Sumut dengan rata-rata 45%, dengan daerah MCP tertinggi adalah Pemerintah Kota Pematangsiantar yang memperoleh capaian sebesar 82,06%, kemudian di peringkat kedua Kabupaten Batubara 78,95%, dan ketiga Kota Tebing Tinggi 78,22%.

Perihal optimalisasi aset di Sumut, Lili juga menyampaikan, capaian sertifikasi tanah yang sudah dilakukan Pemda di Sumut, dari target sekitar 3.400 sertifikat tahun 2020, capaian dari Januari hingga 30 November 2020 telah mencapai 2.478 bidang yang sudah memiliki sertifikat, sekitar 8.794.698 m², dengan nilai lahan Rp1,006 Triliun.

Dalam Rakor tersebut, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyaksikan penandatanganan MoU Integrasi Tax Clearance Daerah antara Gubsu dengan sejumlah Bupati/Wali Kota di Provinsi Sumut.

Bupati Karo Terkelin Brahmana yang turut menandatangani MoU Integrasi Tax Clearance, menyatakan, hal ini sebagai bentuk komitmen kepala daerah, memiliki catatan pajak yang tertib.

“MoU Integrasi Tax Clearance sangat kita dukung. Apalagi dalam sektor pendapatan asli daerah Kabupaten Karo. MoU ini akan berdampak positif. Sebab saat ini saja kita sudah terapkan tapping box sebanyak 70 titik dalam mendongkrak optimalisasi PAD,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan bahwa pajak merupakan tulang punggung pendapatkan daerah. “Dunia pun melakukan itu, misalkan saja Negara Singapura, sekitar 98% pendapatan negara mereka itu bersumber dari pajak. Kenapa? karena potensi wilayahnya tak ada. Sedangkan kita di Sumut punya potensi wilayah, namun kepatuhan pajaknya semrawut,” ujarnya.

Untuk menggeliatkan investor di Sumut harus ada kepastian, pasti sertifikat pemilik tanahnya dan pasti juga pajak yang harus dibayar, dan dalam menegakkan hukum itu harus penuh dengan keadilan.

“Mungkin kalau kita tertibkan pajak kita ini, mungkin pendapatan Pemprov Sumut dari pajak bisa mencapai Rp10 Triliun. Karena itu saya benar-benar ingin rakyat di Sumut ini sejahtera, aman dan bermatabat,” ujarnya. (Rep-01 | Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *