RIENEWS.COM – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Surya dan anggota DPD RI asal Sumut, Pdt Penrad Siagian membahas pelaksanaan Undang-Undang (UU) Pemerintahan Daerah, UU Pelayanan Publik dan UU Aparatur Sipil Negara. Pembahasan berlangsung di ruang kerja Wagubsu Surya, lantai 9 Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Kota Medan, pada Selasa, 10 Juni 2025.
Kunjungan Senator Penrad Siagian dalam rangka penyerapan aspirasi terkait ketiga undang-undang tersebut. Dalam pertemuan itu, Wagubsu Surya menyampaikan beberapa pokok pikiran terkait.
Antara lain, perlunya peninjauan terhadap UU Pemerintahan Daerah dalam rangka penguatan otonomi dan kewenangan daerah, khususnya Pemerintah Provinsi.
“Seperti di Sumatera Utara, hampir 50 persen itu daerahnya perkebunan. Kalau bisa, dana bagi hasil dari perkebunan, beberapa tahun terakhir, itu juga kecil. Padahal kalau sawit itu diperlakukan sama seperti minyak (tambang), itu daerahnya bisa maju. Apalagi jika yang daerahnya dapat bagi hasil (besar) dari situ, tak perlu lagi dia dapat dana alokasi umum (DAU) dari pusat,” kata Surya.
Pada Undang-Undang Pelayanan Publik, kata Surya, bagaimana Pemerintah Provinsi memiliki acuan yang menguatkan kualitas pelayanan publik agar lebih baik, cepat dan transparan. Dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi anggaran daerah.
Sedangkan Undang-Undang ASN, Surya berharap regulasi yang ada lebih menguatkan sisi profesionalisme pejabat, termasuk dirinya yang notabene adalah pejabat yang melalui proses politik, ketika sudah duduk pada satu jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah, harus menjaga profesionalisme.
Artikel lain
Timwas Haji DPR Usul Pansus Haji 2025 Soroti Akomodasi Hingga Transportasi
Masalah Haji 2025, Timwas Haji DPR Pikir-pikir Bentuk Pansus Haji
Update Data Jemaah Haji 2025 yang Wafat
Anggota DPD RI, Penrad Siagian menyatakan, telah berdialog dengan berbagai pemangku kepentingan daerah, seperti pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.
Dikatakannya, beberapa isu utama yang mengemuka dalam penyerapan aspirasi ini antara lain adalah ketiga undang-undang tersebut, di mana beberapa pihak menyoroti masih adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta perlunya peningkatan kapasitas aparatur di daerah.
“Sumatera Utara punya potensi bagi pemasukan untuk negara melalui keberadaan perkebunan dan dari luas wilayah. Harusnya, Sumut bisa memperoleh alokasi dana APBN lebih besar lagi,” ungkap Penrad.
Lebih lanjut Penrad mengatakan, keluhan masyarakat terkait pelayanan publik yang belum merata, lambat dan kadang tidak transparan. Bagaimana agar regulasi tentang itu, bisa mendorong efektivitas layanan di daerah hingga penguatan profesionalisme, peningkatan kesejahteraan ASN, serta penegakan sanksi bagi pelanggaran kode etik.
Senator Penrad menyatakan, masukan dari masyarakat akan dibawa ke tingkat pusat sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penguatan regulasi dan kebijakan nasional.
Artikel lain
ICMI Berbagi Qurban Serentak se-Indonesia, Ribuan Keluarga Menerima Manfaat
Mulyono Sebut Pemprov Sumut Batal Pindahkan Narapidana Pakai Pesawat
Ini Lima Poin Utama Operasional Ojol Dalam Regulasi Pemprov Sumut
Penrad mengungkapkan, komitmennya untuk terus mengawal aspirasi rakyat Sumut di tingkat nasional. (Rep-01)
