RIENEWS.COM – Penyelenggaraan ibadah Haji 1446 H/2025 M, masih menghadapi sejumlah masalah dan kendala di lapangan. Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, hingga kini belum menentukan sikap terkait masalah penyelengaraan ibadah haji 2025, apakah dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji, seperti musim haji tahun sebelumnya.
Wakil Ketua DPR RI yang juga anggota Timwas Haji DPR, Adies Kadir menyebutkan, Pemerintah Arab Saudi menilai Indonesia masih berada pada kategori layanan haji grade D. Dia menegaskan, Indonesia bisa naik ke grade B.
“Haji Indonesia sebenarnya bisa naik ke grade B. Sekarang ini kita masih dianggap grade D, jadi Pemerintah Saudi pun menganggap kita remeh,” ungkap Adies di Mina, Mekah, pada Sabtu, 7 Juni 2025.
Menurutnya, salah satu penyebab rendahnya posisi Indonesia dalam sistem layanan haji internasional adalah struktur pembiayaan yang belum efisien dan penataan teknis yang masih lemah.
Adies mencontohkan, durasi penyelenggaraan haji selama ini selalu dipatok 40 hari tanpa perhitungan ulang yang berbasis kebutuhan aktual.
“Padahal bisa dihitung ulang, apakah cukup 29 atau 31 hari saja. Pengurangan hari itu bisa memangkas biaya cukup signifikan. Ini penting agar biaya haji efisien dan layanan meningkat,” katanya.
Pentingnya pengaturan keberangkatan, penyesuaian jumlah hari di tiap lokasi ibadah serta penerapan standar operasional prosedur yang ketat, kata Adies, anggaran bisa ditekan tanpa menurunkan kualitas pelayanan.
Meski ada sejumlah masalah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir menyatakan, DPR RI akan melakukan pendekatan dialog.
“Kalau bisa dibicarakan baik-baik, kenapa harus sampai ke Pansus. Saya yakin Presiden Prabowo juga ingin agar rakyatnya berhaji dengan nyaman, aman, dan bahagia serta kembali dengan haji yang mabrur,” jelasnya.
Dikatakannya, selama ada komitmen bersama antara Pemerintah dan DPR, penataan sistem haji nasional bisa dilakukan tanpa harus melibatkan konflik politik.
“Ini urusan agama, semua bisa dirembukkan. Kalau urusan politik, baru sulit dirembukkan,” imbuhnya.
Artikel lain
Tok! DPR Sahkan Pansus Haji 2024
Pansus Haji Telisik Pengalihan 10 Ribu Kuota Tambahan Haji Reguler
Update Data Jemaah Haji 2025 yang Wafat
Kepala BP Haji Temui Ketua Komisi VIII
Bertempat di Mina, Mekah, Kepala BPH, Mochamad Irfan Yusuf menemui Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang. Dalam pertemuan yang berlangsung pada Sabtu malam, 7 Juni 2025, itu membahas penyelenggaraan ibadah haji 2026.
Hal yang dibahas adalah soal lambatnya proses penetapan kuota dan nama-nama jemaah yang akan diberangkatkan, yang berdampak pada ketidakterpaduan penanganan jemaah oleh perusahaan penyelenggara (syarikah). Hal ini dinilai menyebabkan pemisahan pasangan suami-istri karena tergabung dalam syarikah berbeda.
“Kami berbincang soal penyelenggaraan ibadah haji 2026, dari penetapan kuota berangkat hingga kesiapan petugas. Begitu kita tahu kuota dari pihak Saudi, mestinya langsung kita tetapkan siapa yang berangkat. Kalau menunggu keputusan Panja Haji, itu kelamaan. Akibatnya, dalam satu kloter tidak ditangani oleh satu syarikah yang sama,” kata Marwan.
Dia mengatakan, Komisi VIII membuka kemungkinan untuk mengubah pola ini ke depan agar penetapan jemaah lebih cepat dan kloter bisa ditangani oleh satu syarikah secara utuh, demi efisiensi, dan kenyamanan jemaah.
Persoalan lain yang dibahas, keterlambatan transportasi bus akibat padatnya checkpoint di berbagai jalur menuju Armuzna (Arafah-Muzdalifah-Mina). Hal ini dinilai menjadi tantangan besar dalam menjamin kelancaran mobilisasi jemaah di puncak ibadah haji.
“Transportasi juga tergantung di setiap jalan karena ada checkpoint-checkpoint. Ini akan jadi bagian dari kajian untuk perbaikan ke depan,” ungkap Marwan.
Marwan mendorong perlunya peningkatan kualitas petugas haji, menekankan bahwa para petugas tidak boleh direkrut secara serampangan, tetapi harus melalui proses pendidikan dan pelatihan yang matang, termasuk simulasi kondisi riil di lapangan.
Artikel lain
Keluarga Besar Bobby Nasution Berkurban Dua Ekor Sapi Simmental di Kampung Nelayan
ICMI Berbagi Qurban Serentak se-Indonesia, Ribuan Keluarga Menerima Manfaat
Mulyono Sebut Pemprov Sumut Batal Pindahkan Narapidana Pakai Pesawat
“Petugas haji kita harus disiapkan dengan diklat minimal tiga bulan. Supaya mereka tahu persis langkah-langkah taktis yang harus dilakukan di lapangan. Bukan asal rekrut,” kata Marwan menutup pembicaraan. (Rep-02)
Sumber: DPR RI
