Kepala BP Haji Temui Ketua Komisi VIII
Bertempat di Mina, Mekah, Kepala BPH, Mochamad Irfan Yusuf menemui Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang. Dalam pertemuan yang berlangsung pada Sabtu malam, 7 Juni 2025, itu membahas penyelenggaraan ibadah haji 2026.
Hal yang dibahas adalah soal lambatnya proses penetapan kuota dan nama-nama jemaah yang akan diberangkatkan, yang berdampak pada ketidakterpaduan penanganan jemaah oleh perusahaan penyelenggara (syarikah). Hal ini dinilai menyebabkan pemisahan pasangan suami-istri karena tergabung dalam syarikah berbeda.
“Kami berbincang soal penyelenggaraan ibadah haji 2026, dari penetapan kuota berangkat hingga kesiapan petugas. Begitu kita tahu kuota dari pihak Saudi, mestinya langsung kita tetapkan siapa yang berangkat. Kalau menunggu keputusan Panja Haji, itu kelamaan. Akibatnya, dalam satu kloter tidak ditangani oleh satu syarikah yang sama,” kata Marwan.
Dia mengatakan, Komisi VIII membuka kemungkinan untuk mengubah pola ini ke depan agar penetapan jemaah lebih cepat dan kloter bisa ditangani oleh satu syarikah secara utuh, demi efisiensi, dan kenyamanan jemaah.
Persoalan lain yang dibahas, keterlambatan transportasi bus akibat padatnya checkpoint di berbagai jalur menuju Armuzna (Arafah-Muzdalifah-Mina). Hal ini dinilai menjadi tantangan besar dalam menjamin kelancaran mobilisasi jemaah di puncak ibadah haji.
“Transportasi juga tergantung di setiap jalan karena ada checkpoint-checkpoint. Ini akan jadi bagian dari kajian untuk perbaikan ke depan,” ungkap Marwan.
Marwan mendorong perlunya peningkatan kualitas petugas haji, menekankan bahwa para petugas tidak boleh direkrut secara serampangan, tetapi harus melalui proses pendidikan dan pelatihan yang matang, termasuk simulasi kondisi riil di lapangan.
Artikel lain
Keluarga Besar Bobby Nasution Berkurban Dua Ekor Sapi Simmental di Kampung Nelayan
ICMI Berbagi Qurban Serentak se-Indonesia, Ribuan Keluarga Menerima Manfaat
Mulyono Sebut Pemprov Sumut Batal Pindahkan Narapidana Pakai Pesawat
“Petugas haji kita harus disiapkan dengan diklat minimal tiga bulan. Supaya mereka tahu persis langkah-langkah taktis yang harus dilakukan di lapangan. Bukan asal rekrut,” kata Marwan menutup pembicaraan. (Rep-02)
Sumber: DPR RI
