DPR Pertanyakan Progres IKN dari Biaya, Transparansi, hingga Tenaga Asing

RIENEWS.COM – Sejumlah pertanyaan disampaikan anggota DPR terkait perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Komisi-komisi terkait di DPR menggelar dan menjadwalkan rapat bersama dengan kementerian-kementerian terkait IKN.

Komisi V DPR misalnya, akan menjadwalkan rapat bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Rencananya, rapat itu akan membahas rencana Pemerintah menggunakan tenaga kerja dari Warga Negara Asing (WNA) sebagai pengawas proyek untuk mengawal proses pembangunan IKN Nusantara.

Lasarus menyampaikan saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR bersama Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra di Gedung Nusantara DPR, Senayan, Jakarta, pada 20 Juni 2023. Bahwa pengawas kegiatan di IKN dari tenaga asing menjadi isu hangat sejak dua pekan terakhir.

“Kami yang membidangi infrastruktur juga bertanya-tanya ini. Apakah masih kurang cukup mampu tenaga dari kita sendiri untuk melakukan pengawasan di IKN?” tanya Lasarus dalam agenda Evaluasi Pelaksanaan Tahun Anggaran 2023 sampai bulan Mei 2023 serta pembahasan rencana alokasi anggaran menurut fungsi, program dan prioritas anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024 masing-masing unit Eselon I.

Penjelasan dari Pemerintah yang diterima, Lasarus melanjutkan, penggunaan tenaga asing adalah untuk memastikan pembangunan IKN.

“Apakah masih kurang pasti kalau tenaganya diambil dari dalam negeri? Saya rasa, ini bukan ngompori, ini ‘tamparan’ buat Kementerian PU (PUPR). Ini juga menunjukkan kualitas kita hari ini sampai dimana gitu loh. Bahwa kualitas kita belum berada pada titik yang bisa menyakinkan bangsa kita sendiri,” papar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR Mulyadi saat rapat juga menyinggung keterlibatan tenaga kerja asing dalam proyek IKN. Apalagi IKN menyedot anggaran yang besar. Namun tiba-tiba muncul wacana pekerja asing masuk ke IKN.

“Ini saya kira miris, kalau kebutuhan non skill tanda kutip harus tenaga asing. Kan sayang,” tutur Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Mulyadi mendorong Pemerintah menyiapkan pelatihan untuk mengasah kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM). Pelatihan SDM tersebut juga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk pembangunan dan percepatan proyek IKN.

“Saya beberapa kali naik kereta LRT di Singapura, Kuala Lumpur, ternyata banyak insinyur Indonesia. Padahal negara kita sedang membangun dan membutuhkan mereka, tapi kenapa nggak kerja di Indonesia? Ah kami nggak dihargai. Loh kan mengagetkan. Sementara negara lain menyerap mereka, kita malah mau mendatangkan tenaga asing,” kata Mulyadi.

Perlu Transparansi dan Evaluasi
Sementara dalam Rapat Kerja Komisi V dengan Menteri Perhubungan di Gedung Nusantara, DPR, Senayan, Jakarta pada 6 Juni 2023 lalu, anggota Komisi V DPR Boyman Harun juga menyoroti pembangunan IKN. Menurut dia, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) perlu menyampaikan dengan jelas progres serta evaluasi pembangunan dan pengembangan IKN kepada Komisi V DPR dan masyarakat secara luas.

Mengingat pembahasan dengan semua kementerian, khususnya Perhubungan maupun PUPR selalu diutamakan berkaitan dengan kelanjutan IKN. Artinya anggaran-anggaran untuk kelanjutan IKN diprioritaskan.

“Ke depan maksud saya, evaluasi dan progresnya juga harus selalu disampaikan kepada Komisi V ini. Seperti apa sudah IKN itu?” ucap Boyman.

Perbincangan mengenai pemindahan ibu kota dan pembangunan IKN di tengah masyarakat juga tengah menghangat. Namun masyarakat tidak mengetahui progres pembangunannya karena Pemerintah kurang memberikan informasi dan melaporkan progres dan evaluasi pembangunan IKN.

Artikel lain

Libur Sekolah, Menparekraf Ajak Berwisata #DiIndonesiaAja

RUU Kesehatan Batal Disahkan dalam Rapat Paripurna ke-27 DPR

PPIH Imbau Jemaah Haji Tidak Swafoto Depan Kabah

“Sesuai dengan anggaran yang banyak dimasukan ke sana untuk kelanjutan IKN ini, masyarakat wajib tahhu seperti apa perkembangannya. Karena kami dengar banyak cerita. IKN ini bisa-bisa saja nggak jadi gitu, atau IKN ini bisa saja dibatalkan kembali dengan alasan apapun,” tutur Politisi Fraksi PAN itu.

Informasi mengenai progres dan evaluasi pembangunan IKN, menurut Boyman harus jelas diberikan oleh Pemerintah. Sebab masalah IKN berkaitan dengan anggaran yang begitu besar yang telah dikeluarkan masyarakat. Untuk itu perlu ada kepastian dalam pembangunan IKN. Untuk itu, perlu ada kepastian dalam pembangunan IKN ini termasuk mengenai isu yang mengatakan IKN belum tentu dilanjutkan saat Presiden berganti.

“Jadi statement pemerintah harus jelas berkaitan dengan IKN ini. Yang dianggarkan kementerian, ada satu kepastian, tidak jadi cuma-cuma, bahkan hanya simbol belaka. Siapapun presidennya, menurut saya pembangunan Indonesia ini harus terus berlanjut. Apalagi itu memang pas dan pantas untuk dilakukan demi kemajuan bangsa dan negara ini,” papar Boyman.

APBN untuk Memantik Investor
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah memaparkan bahwa Perencanaan dan Pengembangan IKN, untuk Sektor Transportasi Udara akan dibangun Bandar Udara khusus VVIP dan Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer Pendukung IKN. Sektor Transportasi Laut akan dibangun pelabuhan wisata. Sektor transportasi darat akan dibangun layanan simpul antar moda, angkutan antarmoda Balikpapan-IKN, dan Subsidi Park and Ride.

Kemudian untuk sektor transportasi perkeretaan akan dibangun jaringan jalur KA Bandara, jaringan jalur KA Perkotaan Dalam Kawasan Inti IKN, jaringan jalur KA Perkotaan Balikpapan-IKN, dan KA Trans Kalimantan. Untuk pengembangan Intelligent Transport System akan dibangun Advanced Public Transportation Systems (APTS) dan Advanced Traffic Management System (ATMS).

“Pengembangan Transportasi tentu kami akan prioritaskan sebagai satu ekonomi yang berkelanjutan dengan net zero emission. Kami utamakan menggunakan satu mekanisme. Di darat ada ITS (Intelligent Transport System) yang akan menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia. Beberapa hal sudah kami koordinasikan dengan negara sahabat seperti Singapura, Malaysia, Jepang, Korea, India dan beberapa negara Timur Tengah sangat berminat untuk bekerjasama di IKN,” papar Budi.

Di sisi lain, anggota Komisi XI DPR Andreas Susetyo meminta pemerintah untuk menyampaikan desain kebijakan pembiayaan IKN. Mengingat pembangunan IKN diperkirakan akan memakan biaya hingga Rp466 triliun dan 30 persen pembiayaannya berasal dari kocek negara alias APBN dan sisanya dari swasta

“Kami paham bahwa swasta akan masuk trigger kalau ada beberapa kondisi tertentu yang terpenuhi. Nah desain kebijakan inilah yang sebetulnya sangat penting untuk kelanjutan dari proses IKN,” ujar Andreas dalam rapat kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung Nusantara I pada 12 Juni 2023.

Sebagai salah satu agenda prioritas pemerintah, pembiayaan IKN menjadi bagian fokus strategis belanja negara 2024. Agenda prioritas lain yang pembiayaannya bergantung pada APBN adalah terselenggaranya pemilu dan pilkada. Sri Mulyani menyampaikan terdapat tujuh fokus strategis belanja negara dari total 33 fokus Kemenkeu.

“Nah desain kebijakan prioritas ini yang belum pernah kami ketahui. Kalau angka kan mengikuti kebijakannya. Kebijakannya bagaimana? Termasuk rencana pemanfaatan aset. Swasta itu akan masuk kalau sudah ada prakondisi tertentu. Kalau nggak, nggak mungkin (akan berinvestasi),” lanjut Politisi Fraksi PDI-P itu.

Ia menyarankan ada campur tangan APBN yang cukup besar pada awal pembangunan IKN sehingga bisa menjadi pemantik bagi pihak swasta untuk berinvestasi. Cara itu dinilai bisa menghindari kondisi saling tunggu dalam berinvestasi.

Artikel lain

Koalisi Sipil: Tunda Pengesahan RUU Kesehatan dan Pastikan Partisipasi Publik

Suara DPR Tak Bulat Bawa RUU Kesehatan ke Paripurna

Tips Beribadah Haji Bagi Penderita Sakit Jantung

“Apa tidak sebaiknya APBN masuk cukup besar di awal, tapi bisa men-trigger swasta, daripada didesain saling nunggu? (sepeti analogi) chicken and egg. Jadi kebijakan ini juga perlu disampaikan,” usul Andreas. (Rep-04)

Sumber: DPR