Menurut Zainal, sudah saatnya demokrasi dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu masyarakat sipil. Selama ini, elit terlalu banyak mengambil peran dalam menentukan arah demokrasi Indonesia.
Bapak Politik Dinasti Indonesia
Forum hari ini juga menetapkan Presiden Jokowi sebagai Bapak Politik Dinasti Indonesia. Penetapan Jokowi sebagai Bapak Politik Dinasti Indonesia dilakukan secara simbolis oleh inisiator Forum Cik Di Tiro dan disaksikan oleh peserta diskusi.
Inisiator Forum Cik Ditiro Masduki mengatakan bahwa penetapan Jokowi sebagai Bapak Politik Dinasti Indonesia adalah bentuk keprihatinan mereka atas yang sudah Jokowi lakukan selama menjabat sebagai presiden. Penetapan itu adalah seremonial kesedihan atas kondisi yang terjadi saat ini.
Ada banyak indikator yang bisa memperkuat status Jokowi sebagai Bapak Politik Dinasti Indonesia. Dimulai dari menantunya, Bobby Nasution, yang menjadi Wali kota Medan, lalu Gibran Rakabuming Raka menjadi Wali Kota Solo.
Selanjutnya, diikuti oleh anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep yang menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang terlibat dalam revisi UU Pemilu, dan penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Situasi tersebut diperparah dengan pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwa presiden boleh mendukung dan berkampanye untuk salah satu pasangan capres.
“Prosesnya sudah panjang, mulai dari Solo, Medan, dan Jakarta. Ini seperti closing, bahwa atas nama masyarakat sipil kami tinggal menetapkan saja. Ada proses sistematis bagaimana pun etika politik dikebiri,” kata Masduki.
Masduki mengatakan bahwa politik dinasti mungkin telah lama terjadi di beberapa daerah, tetapi Presiden Jokowi adalah orang pertama yang memulai tindakan itu ke tingkat nasional secara terang-terangan.
“Kenapa jokowi? Karena dia menggunakan seluruh resource dan dilakukan selama menduduki jabatan tertinggi. Startingnya berbeda. Kami melihat hari ini adalah puncaknya,” ujar dia.
Oleh sebab itu, Forum Cik Ditiro – yang terdiri dari Pusham UII, Masyarakat Peduli Media, AJI Yogyakarta, ICM, Gerakan Save KPK – Jogja, Jala PRT, SP Kinasih, PUKAT FH UGM, Caksana Institute, LKiS, Forum LSM DIY, JCW, Lingkar Keadilan Ruang, Combine (CRI), Suarkala, LHKP PP Muhammadiyah, Warga Berdaya, IDEA, FNKSDA, KHM DIY, LBH Pers Yogya, Rifka Annisa, Aliansi Rakyat Bergerak, SIGAB Indonesia, LBH Yogyakarta, Lembaga Advokasi Yogyakarta – menyerukan agar pemerintah menegakkan prinsip demokrasi dan melaksanakan pemilu yang jujur, adil, bebas nepotisme.
Atas nama demokrasi melalui prinsip regenerasi kepemimpinan yang adil dan bebas nepotisme, tidak sepantasnya Jokowi dan keluarganya turut berkontestasi. Forum Cik Ditiro mengajak semua elemen masyarakat sipil untuk bersatu dalam jiwa, pikiran dan aksi untuk melawan tirani oligarki politik Jokowi yang melawan akal sehat publik.
Artikel lain
Hadapi Diisinformasi Pemilu, KPU Siapkan Data dan Fakta
Presiden Tunjuk Mendagri Tito Sebagai Plt Menko Polhukam
Debat Terakhir Pilpres, Segmen Penutup Jadi 4 Menit
Menyerukan agar tokoh publik, pimpinan ormas, akademisi yang waras dan aktivis lintas sektor untuk bersama-sama penghentian rezim yang tamak kekuasaan, melanggar HAM dan menerapkan politik dinasti. (Rep-04)
