Presiden Tunjuk Mendagri Tito Sebagai Plt Menko Polhukam

Presiden Jokowi tunjuk Mendagri jadi Plt. Menko Polhukam, 3 Februari 2024. Foto Dok. BPMi Setpres.
Presiden Jokowi tunjuk Mendagri jadi Plt. Menko Polhukam, 3 Februari 2024. Foto Dok. BPMi Setpres.

RIENEWS.COM – Presiden Joko Widodo telah menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Tito dianggap punya pengalaman untuk menggantikan Mahfud Md yang mengundurkan diri pada 1 Februari 2024 lalu.

“Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), dulu di Kapolri, sekarang di Mendagri. Saya kira untuk memegang di Menko Polhukam juga tidak ada masalah,” ujar Jokowi dalam keterangan pers di Gedung Bale Rame, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024.

Sebelumnya, Jokowi telah menandatangani surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20/P Tahun 2024 yang berisi pemberhentian dengan hormat Mahfud Md sebagai Menko Polhukam dan penunjukan Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas Menko Polhukam. Surat tersebut ditandatangani di Jakarta pada 2 Februari 2024 malam.

Jokowi menjelaskan, pihaknya belum menentukan pengganti definitif untuk mengisi jabatan Menko Polhukam. Lantaran yang terpenting adalah organisasi bisa berjalan dengan baik.

“Ya nanti dilihat lah, kami ini yang penting organisasi berjalan dengan baik,” imbuh Jokowi.

Ia menyebut penetapan Menko Polhukam definitif akan dilakukan sesegera mungkin dan akan diisi oleh figur dari nonpartai politik.

“Secepatnya. Dari non-(parpol),” ucap Jokowi.

Sebelumnya, ia menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam Kabinet Indonesia Maju pascamundurnya Mahfud Md. Menurut dia, para menteri masih bekerja baik di Jakarta maupun di daerah.

“Kabinet biasa-biasa saja, enggak ada masalah. Yang kerja ya kerja, yang kunjungan ke daerah ya kunjungan ke daerah. Saya pun juga sama, saya rapat di Jakarta, kadang diundang ke daerah,” jelas Jokowi.

Ia menambahkan, bahwa perbedaan pilihan dalam demokrasi juga merupakan hal yang biasa, termasuk di kalangan para menteri.

“Biasa saja, ada perbedaan pilihan itu demokrasi, enggak perlu terlalu dibesar-besarkan,” kata Jokowi. (Rep-04)

Sumber: BPMI Setpres