Kepulangan Tenaga Kerja ke Tanah Air, Kepala BNPB Minta Kepri Bentuk Satgas Khusus

oleh -51 Kali Dibaca
Ilustrasi

RIENEWS.COM – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo meminta pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Riau membentuk satuan tugas (Satgas) khusus lintas batas, untuk mencegah penularan virus Covid-19 terkait kembalinya tenaga kerja Indonesia ke Tanah Air melalui provinsi itu.

Dengan adanya Satgas Khusus lintas batas ini, Doni berharap penanganan dan pengendalian penyebaran Covid-19 dari kepulangan para WNI maupun PMI (pekerja migran Indonesia), baik yang secara resmi maupun yang dideportasi dapat berjalan lebih optimal.

“Jadi perlu dibuatkan Satgas kepulangan, baik di Kota Batam maupun di Kota Tanjung Pinang. Atau ada kebijakan bapak Gubernur lainnya yang kiranya bisa membuat kepulangan PMI kita, baik yang resmi maupun yang dideportasi itu bisa kita tangani dengan optimal,” kata Doni dalam Rapat Kerja Penanganan Covid-19 dan Pemulangan PMI/WNI di Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin 19 April 2021.

Baca Juga:

Peluncuran Buku “Terkelin Brahmana di Antara Sahabat” dan Temu Pisah Bupati dan Wakil Bupati Karo

Atasi Abrasi Pantai Padang, Kepala BNPB Sarankan Kombinasi Infrastruktur dan Vegetasi

Dalam rapat yang dihadiri Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Wali Kota Batam Muhammad Rudi, Wali Kota Tanjung Pinang Rahma beserta unsur jajaran lainnya, Doni meminta agar Pemprov Kepri dapat mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Pemprov Kalimantan Barat (Kalbar) dalam pembentukan Satgas Khusus perbatasan di wilayahnya.

“Gubernur Kalbar (Sutarmidji) minta bantuan TNI melalui Pangdam Mulawarman, sehingga semua kedatangan pekerja migran kita dari Malaysia itu ditangani Pangdam dan jajaran Kepolisian,” kata Doni.

Adapun dalam implementasinya, Satgas Khusus ini akan menjalankan apa yang tertuang dalam Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Dalam Masa Pandemi Covid-19, yang mana PMI dari luar negeri wajib menjalani dua kali tes usap PCR.

Setelah menjalani tes usap yang pertama, maka yang bersangkutan wajib melanjutkan karantina selama 5×24 jam kendati hasilnya negatif.

“Wajib melakukan karantina selama lima hari,” jelas Doni.

Kemudian, setelah lima hari melakukan karantina, maka orang tersebut wajib menjalani tes usap yang kedua. Apabila hasil negatif pada dua kali tes usap tersebut, maka yang bersangkutan dapat melanjutkan perjalanan.

Selanjutnya apabila hasilnya positif, maka wajib melakukan isolasi atau mendapatkan perawatan intensif bagi yang bergejala hingga dinyatakan negatif.

Integrasi Antar Kementerian/Lembaga

Dalam pembentukan Satgas Khusus perbatasan atau kepulangan tersebut, Kepala BNPB Doni Monardo menyebut harus ada kolaborasi antar kementerian/lembaga pusat yang ada di daerah secara terintegrasi.

Menurutnya, penanganan pandemi Covid-19 merupakan urusan lintas sektor dan harus dilakukan bersama-sama.

Oleh sebab itu, Doni sangat berharap melalui organisasi khusus yang dibentuk oleh Pemprov Kepri dalam rangka mengendalikan kasus Covid-19 nantinya dapat berjalan dengan baik.

“Demikian juga di pos-pos perbatasan itu langsung semuanya terintegrasi. Ada unsur dari Kementerian Kesehatan atau Karantina Pelabuhan, ada unsur dari Imigrasi ada unsur dari Kementerian Dalam Negeri,” jelas Doni.

“Oleh karenanya Pemerintah Provinsi termasuk Kota Batam termasuk Kota Tanjung Pinang kami harapkan bisa menyusun organisasi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Doni juga mengatakan bahwa dengan dibentuknya organisasi khusus yang menangani perbatasan atau kepulangan tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat mengajukan segala kebutuhan.

Pemerintah Pusat akan berkomitmen membantu Pemerintah Daerah untuk menekan angka kasus penyebaran Covid-19 melalui organisasi yang terintegrasi.

“Dari sini bisa mengajukan usulan apa yang menjadi kebutuhan. Tentunya Pemerintah Pusat bisa memberikan dukungan setelah ada usulan dari Pemerintah Daerah,” terang Doni.

Perketat Pintu Masuk

Selain membentuk organisasi khusus kepulangan, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo juga meminta agar pintu masuk menuju Kepri diperketat, khususnya di sektor perhubungan laut.

Menurut Doni, pintu masuk pelayaran menuju Kepri harus hanya melalui dua pintu, yakni melalui Batam dan Tanjung Pinang. Selain itu, penjagaan di tiap-tiap pintu masuk pelayaran harus diperkuat lagi.

“Jangan sampai ada kapal yang berlayar dari luar negeri, tujuannya di luar dua titik tadi. Harus lewat Tanjung Pinang dan Batam,” jelas Doni.

Kemudian, Doni juga meminta agar pergerakan kapal benar-benar dipantau sebelum berlabuh. Hal ini penting dilakukan dalam kaitan agar seluruh unsur yang bertugas dalam pemeriksaan operasi kepulangan melalui pelabuhan laut dapat berjalan optimal dan minim kendala.

“Minimal 1×24 jam sudah diinformasikan. Agar siap petugasnya,” pungkas Doni. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *