RIENEWS.COM – Komisi IX DPR RI menyatakan program makan bergizi gratis (MBG) perlu dievaluasi. Sejumlah masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis dan anggaran program tersebut yang akan habis pada Juni 2025.mendatang.
Kasus keracunan makanan MBG terhadap 50 murid di SD Dukuh 03, Sukoharjo pada Kamis, 16 Januari 2025, mendapat perhatian serius dari anggota Komisi IX DPR RI Alifudin.
Dia menegaskan agar hal serupa tidak berulang, faktor utama yang perlu dievaluasi adalah sistem pengawasan dan kontrol akan kualitas (quality control) dalam penyediaan makanan untuk program MBG.
Dalam setiap program pemerintah yang melibatkan distribusi pangan, termasuk MBG, sangat penting adanya kontrol kualitas yang ketat mulai dari proses produksi hingga distribusi makanan.
“Peran pengawasan yang lebih ketat dan transparansi dalam seluruh rantai pasok makanan harus diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang,” ucap Alifudin, Sabtu, 18 Januari 2025.
Dikatakannya, kejadian keracunan makanan MBG terhadap 50 murid di SD Dukuh 03, Sukoharjo harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam meningkatkan sistem pengawasan terhadap program MBG di masa mendatang.
“Sistem pengawasan yang lebih baik harus dibangun, terutama dalam hal kebersihan dan keamanan makanan yang disediakan untuk anak-anak. Kepercayaan masyarakat terhadap program ini sangat penting, dan kejadian seperti ini dapat merusak citra program yang sangat bermanfaat bagi siswa-siswi,” imbuhnya.
Artikel lain
DPR Ungkap Program Makan Bergizi Gratis Hadapi Sejumlah Masalah
TNI AL Bersama Masyarakat Pesisir Bongkar Pagar Laut di Tangerang
Reklamasi di Muara Tawar Bermasalah KKP Segel Pagar Laut
Sementara anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menekankan pentingnya perhatian bersama antara Pemerintah dan DPR RI terkait anggaran sebesar Rp71 triliun untuk Badan Gizi Nasional.
Anggaran tersebut, menurut Menko Pangan Zulkifli Hasan, hanya untuk mencukupi Program MBG hingga Juni 2025.
Nurhadi mengatakan, perlu dilakukan evaluasi secara reguler terhadap program makan bergizi gratis.
“Komisi IX akan terus mengawal dan mengevaluasi program ini. Evaluasi reguler terhadap efektivitas program sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan efektif. Jika hasil tidak sesuai harapan, anggaran dapat dialokasikan kembali untuk keperluan yang lebih mendesak,” ujar Nurhadi dalam keterangan tertulis, Minggu, 19 Januari 2025.
Ia menambahkan diperlukan sistem monitoring yang baik untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan anggaran di luar periode yang direncanakan. Pemerintah dirasa perlu merencanakan penggunaan anggaran jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan program makan bergizi gratis mengingat saat ini anggaran hanya terfokus hingga bulan juni 2025 saja.
Artikel lain
Pengungkapan TPPU Judi Online Hotel Aruss Semarang Polri Sita Rp103 Miliar
Kejagung Tahan Hakim Tinggi Rudi Suparmono dan Temukan Uang Rp21 Miliar
ICW: Melaporkan Prof Bambang Hero Upaya Perlawanan Balik Koruptor
“Secara prinsip kami mendukung terhadap suksesnya program ini, karenanya pemerintah harus bisa memastikan bahwa dana digunakan secara efisien untuk mencapai target-target utama dalam waktu singkat,” ungkapnya. (Rep-02)
Sumber: DPR RI
