“Kepercayaan adalah sesuatu yang memang harus dijaga serta tidak boleh dikhianati atau dicederai siapapun,” kata Sri Mulyani.
Kepercayaan Wajib Pajak Turun
Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad menyoroti sejumlah pegawai Direktorat jenderal pajak (DJP) Kemenkeu yang memiliki kekayaan tak wajar. Salah satunya adalah kasus mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Komisi XI DPR akan memanggil Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan jajarannya pada 27 Maret 2023 mendatang. Pembahasan akan difokuskan terkait reformasi birokrasi dan reformasi perpajakan.
Menurut dia, kasus-kasus tersebut akan menggerus kepercayaan publik terhadap Kemenkeu, khususnya wajib pajak kepada DJP. Sebab setiap tahun, anggaran yang digelontorkan cukup besar pada instansi keuangan tersebut.
“Kami menyesalkan harapan besar publik ternyata telah diabaikan. Kami menganggap reformasi perpajakan yang didengungkan telah berhasil, (tapi kini) belum mampu menjaga kepercayaan wajib pajak. Ini sangat penting untuk dikembalikan,” kata Kamrussamad dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Membedah Laporan LHKPN di Tengah Sorotan Gaya Hedon Pejabat” di Media Center DPR, Nusantara III, Senayan, Jakarta, 16 Maret 2023.
Legislator Fraksi Gerindra itu meminta Menkeu mengambil langkah cepat untuk mengembalikan kepercayaan publik. Alasan dia, pilar utama pembangunan nasional berkelanjutan adalah penerimaan negara, salah satu sumbernya dari pajak.
Ia juga meminta Menkeu untuk mengevaluasi para pejabat di Eselon I dan Eselon II secara keseluruhan.
Artikel lain
Pemerintah Hanya Mampu Anggarkan 8-9 Ton Subsidi Pupuk
Kasus Dugaan Korupsi BTS BAKTI, Kejagung Periksa Menteri Kominfo
Masa Persidangan IV DPR RI di Tengah Gelombang Penolakan Perppu Cipta Kerja
“Bukan hanya pegawai tertentu yang kasusnya mencuat, tapi langsung mengevaluasi secara keseluruhan. Kalau tidak, wajib pajak nanti akan semakin turun kepercayaan terhadap institusi perpajakan,” jelas Kamrussamad. (Rep-04)
