RIENEWS.COM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengangkat persoalan kekurangan tenaga guru dan tenaga kesehatan di Tanah Air. Kompleksitas tantangan itu tentu bisa dihadapi dengan strategi yang matang.
Dalam konteks pengadaan ASN, Kementerian PANRB berkomitmen untuk mengembangkan kebijakan dan strategi yang berkelanjutan guna memastikan bahwa proses pengadaan ASN berjalan efektif, efisien, dan berkualitas.
Menteri PANRB meminta agar pemerintah kabupaten bisa mengidentifikasi masalah khususnya dalam bidang pendidikan dan pengadaan tenaga pendidik, dan kemudian menyusun rencana strategi. Rencana pengadaan ASN sebaiknya prediktif akan dinamika dan perkembangan dunia di masa depan, termasuk pesatnya perkembangan terknologi.
“Kebijakan ini terutama harus mampu memberikan solusi nyata terhadap tantangan dalam pemenuhan kebutuhan guru dan kesehatan,” ujar Menteri Anas.
Hal ini disampaikan Menteri Anas dalam Simposium Bidang Pendidikan yang digelar Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Jakarta, Selasa, 8 Agustus 2023.
“Melalui simposium ini, kita memiliki kesempatan berharga untuk bersama-sama mengidentifikasi permasalahan yang ada, mendiskusikan strategi terbaik, dan menghasilkan solusi inovatif,” ujar Anas.
Kementerian PANRB telah menyerahkan surat keputusan penetapan kebutuhan pengadaan ASN kepada instasni pusat dan daerah. Pemerintah menetapkan jumlah formasi ASN tahun anggaran 2023 sebesar 572.496 untuk 72 kementerian/lembaga, 33 pemerintah provinsi, dan 491 pemerintah kabupaten/kota.
Artikel lain
Penerimaan CASN 2023 Sebanyak 500 Ribu Lebih Seleksi Dimulai September
Webinar Pendidikan Karo Usung Tema Guru Cakap Bermedia Digital Hadapi Tantangan Global
RUU ASN DPR Kembali Tegaskan Tidak Ada Pemberhentian Massal Honorer
Pemerintah daerah, provinsi hingga kabupaten dan kota secara keseluruhan menerima 493.634 formasi. Jumlah tersebut terdiri atas formasi guru sebesar 296.084, tenaga kesehatan sebanyak 154.724, serta tenaga teknis lainnya sebesar 42.826.
Menteri Anas menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait mengatasi berbagai permasalahan.
“Kerja sama yang baik dan kolaboratif akan menjadi kunci keberhasilan dalam melaksanakan pengadaan ASN yang komprehensif dan terukur,” pungkas Anas.
Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, permasalahan kekurangan tenaga guru masih terjadi. Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar, Joko Sampurno menyatakan, dalam upaya menanggulangi kekurangan tenaga guru terutama untuk di tingkat sekolah dasar, salah satunya dengan pengangkatan guru THS.
“Kami itu ada namanya pengangkatan guru dari sekolah THS (tenaga honor sekolah) itu dibayarkan dari Dana BOS kabupaten atau BOS Nasional,” kata Joko Sampurno pada awal Juni 2023.
Artikel lain
Mantan Dirut PT Jakpro Ditetapkan Tersangka Korupsi Pembangunan GPON
Buronan Harun Masiku Dideteksi Berada di Dalam Negeri
Soal RUU ASN Kementerian PANRB Sebut Ada Tujuh Kluster Pembahasan
Joko berharap Pemerintah Pusat melibatkan pemerintah daerah dalam pengangkatan calon ASN guru. Hal ini dilatari persoalan di tiap daerah berbeda-beda, dan yang memahami kondisi riil di lapangan adalah daerah tersebut. (Rep-02)
Sumber: Kementerian PANRB
