Panwaslu Karo Larang ASN-Kades Berpolitik di Pileg dan Pilpres 2019

oleh -1.541 Kali Dibaca
Panwaslu Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menggelar sosialisasi netralitas ASN dan kepala desa, Jumat 5 Oktober 2018, di Hotel Green Orri Berastagi. [Foto Rienews]

RIENEWS.COM – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Karo menegaskan agar Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (ASN/PSN) serta kepala desa tidak berpolitik praktis dalam perhelatan Pemilihan Legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden 2019.

Hal itu ditegaskan Komisioner Panwaslu Kabupaten Karo Nggeluh Sembiring pada Sosialisasi Pengawasan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019, yang dilangsungkan di Hotel Green Orri Berastagi, Jumat 5 Oktober 2018.

“Kegiatan politik praktis bukan tugasanya, ASN. Tugasnya adalah melayani masyarakat. Itu yang kita ingin sadarkan kepada ASN bahwa pelanggaran-pelanggaran sebelumnya tidak terulang lagi,” tegas Nggeluh Sembiring.

Baca Berita: HUT TNI-AD Ke 73 Tahun, Yonif 125/Simbisa Gelar Bakti Sosial

Larangan itu disampaikan Panwaslu Kabupaten Karo sebagai langkah  pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu, di kalangan stakeholders (pemerintahan), terutama ASN dan kepala desa.

Nggeluh Sembiring menekankan, ASN dan kepala desa harus bersikap netral. “Selalu bersikap netral dalam tahapan Pemilu. Sekaligus menjadi garda terdepan dalam mensosialisasikan sikap tersebut,” ujar Nggeluh Sembiring.

Komisioner Panwaslu Karo lainnya, Abraham Tarigan menyatakan, akan menggalakkan sosialisasi netralitas ASN/Kades pada tahapan Pemilu 2019.

“Tujuannya agar kualitas perhelatan demokrasi makin baik, terutama pada saat ini sudah dimulai masa kampanye. Dalam hal ini agar kita sama persepsi dalam aturan-aturan agar terhindar dari pelanggaran pelanggaran Pemilu,” tegas Abraham.

Komisioner Bawaslu Karo Nggeluh Sembiring mengatakan, Kegiatan ini bertujuan untuk memantapkan kesepahaman tentang proses tahapan, dan pelaksanaan pemilu 2019. Kami dari Bawaslu mengajak kepada pemangku kepentingan, baik itu di pemerintahan maupun non pemeritah untuk bersama-sama mencegah terjadinya pelanggaran.

Kegiatan sosialisasi Panwaslu Kabupaten diikuti  unsur partai politik, LSM, IPK,PP, Banser Ansor, PMS (Pemuda Merga Silima), tokoh agama, para Camat.

Nggeluh Sembiring mengatakan, kegiatan  sosialiasi untuk memantapkan kesepahaman tentang proses tahapan, dan pelaksanaan Pemilu 2019.

“Kami dari Bawaslu mengajak kepada pemangku kepentingan, baik itu di pemerintahan maupun non-pemeritah untuk bersama-sama mencegah terjadinya pelanggaran,” pungkas Komisioner Panwas Karo Nggeluh Sembiring. (Rep-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *