Pemerintah Alihkan Pinjaman Pemda ke PT SMI, Terkelin: Belum Mendesak

oleh -563 Kali Dibaca
Sosialisasi Alternatif Pembiayaan Daerah yang diselenggarakan di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kota Medan, Senin 26 Agustus 2019.[Foto Ist | Rienews]

RIENEWS.COM – Pemerintah Pusat kini mengalihkan bagi pemerintah daerah yang ingin mengajukan pinjaman tidak lagi kepada pemerintah pusat, dialihkan ke PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).

“Pemda  ke depan tidak lagi melakukan peminjaman kepada pemerintah tapi sekarang kepadaPT. Sarana Multi Infrastruktur. Ini bertujuan lebih memudahkan Pemda untuk melakukan pinjaman,” kata Rooy John Erasmus Salamony, Kasubdit Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah-Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

Persyaratan pinjaman oleh pemerintah daerah, kata Rooy, wajib memenuhi persyaratan; jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 persen dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Memenuhi ketentuan rasio kamampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat.

Hal itu disampaikan Rooy dalam acara Sosialisasi Alternatif Pembiayaan Daerah, yang diselenggarakan di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kota Medan, Senin 26 Agustus 2019.

Baca Berita:

Sempat Dianggap Gila, Mbah Sadiman Dinobatkan Jadi Sosok Inspirasi Lingkungan

Rakor Pembangunan Danau Toba Sebagai Pariwisata Super Prioritas

Sosialiasi menghadirkan narasumber Iwan Richard Butarbutar-Ahli Madya, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),  Dara Ayu Prastiwi-Kepala Sub Bidang Ekonomi Kawasan Barat Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Erdian Dharmaputra-Kepala Divisi Pembiayaan Daerah PT. Sarana Multi Infrastruktur.

Kegiatan itu dihadiri Bupati Karo Terkelin Brahmana, Wakil Ketua DPRD Karo Efendi Sinukaban, Sekretaris Bappeda Karo Amal Sembiring, para bupati/wali kota se-Sumatera Utara.

Usai mendengarkan pemaparan dari Kemendagri dan pembicara dalam kegiatan itu, Bupati karo Terkelin Brahmana menegaskan Pemda Karo belum ada rencana pengajuan pinjaman.

“Walaupun tadi dalam paparan terungkap bahwa pinjaman daerah lebih dipermudah sekarang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur. Di satu sisi, bukan hal yang mendesak. Sebab semua ada syarat dan aturannya. Begitu juga pinjaman daerah merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, kekurangan arus KAS,” ujar Terkelin.

Wakil Ketua DPRD Karo Efendi Sinukaban menyatakan, kegiatan yang dilangsungkan sangat membantu baik Pemda karo maupun DPRD Karo. Memberikan pemahaman jika di suatu saat membutuhkan pinjaman daerah.

“Kami, DPRD Karo sudah paham regulasi dan mekanisme dan dapat mendorong Pemkab Karo dalam hal membutuhkan dana pinjaman demi pembangunan di Kabupaten Karo nantinya,” kata Efendi.

Ditegaskannya, pengajuan pinjaman Pemda harus mendapatkan persetujuan DPRD.

“Kita juga tahu persyaratan pinjaman daerah jangka menengah dan jangka panjang wajib mendapat persetujuan DPRD Karo. Di mana persetujuan DPRD dilakukan bersamaan pada saat pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara),” ujar Efendi.

Dia menyatakan, prinsip umum pinjaman daerah harus merupakan inisiatif dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan. (Rep-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *