“Jika kepala daerah dipilih oleh segelintir elite di DPRD, maka loyalitasnya bukan lagi pada warga, melainkan pada kekuatan politik yang memilihnya,” ujarnya.
Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nur Hayati menegaskan bahwa akar persoalan demokrasi elektoral Indonesia bukan terletak pada mekanisme pemilihan langsung, melainkan pada desain sistem pemilu yang gagal memperkuat partai politik secara demokratis dan akuntabel. Karena itu, solusi yang ditawarkan adalah reformasi sistem pemilu legislatif menuju proporsional tertutup yang disertai reformasi internal partai, bukan dengan memangkas hak politik warga di tingkat lokal.
“Menekan biaya politik tidak boleh dibayar dengan mencabut hak pilih rakyat. Demokrasi tidak boleh dikorbankan demi stabilitas semu,” kata Neni.
Tanpa pembenahan menyeluruh terhadap sistem kepartaian, transparansi pendanaan politik, dan mekanisme akuntabilitas wakil rakyat, baik Pemilu maupun Pilkada langsung atau tidak langsung akan terus menghasilkan demokrasi prosedural yang miskin representasi substantif.
“Jika Pilkada tidak langsung dipaksakan di tengah krisis representasi nasional, maka yang kita bangun bukan demokrasi, melainkan konsolidasi kekuasaan elite,” ucap Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu, Brahma Aryana.
Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, Aqidatul Izza Zain menegaskan, Pilkada tidak langsung adalah jalan pintas elite.
“Ini bukan solusi atas mahalnya biaya politik, tapi kemunduran serius bagi kedaulatan rakyat,” tegasnya. (Rep-Has)
