SUMUT  

Percepat Koperasi Merah Putih, Pemprov Sumut Bentuk Satgas KDMP

Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Effendy Pohan dari Ruang Smart Province Kantor Gubernur Sumut, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), pada Senin, 19 Mei 2025. Foto Alexander AP Siahaan/Diskominfo Provsu.
Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Effendy Pohan dari Ruang Smart Province Kantor Gubernur Sumut, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), pada Senin, 19 Mei 2025. Foto Alexander AP Siahaan/Diskominfo Provsu.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan, KDMP membutuhkan dorongan dan dukungan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat membantu mempercepat pembentukan KDMP dari sisi anggaran.

“Kabupaten/kota dan provinsi dapat mendukung percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih (KDMP) dalam bentuk pembiayaan dari pos biaya tidak terduga (BTT),” jelas Tito.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, saat ini Indonesia sedang fokus pada sistem perekonomian dari desa/kelurahan. Lebih dari Rp750 triliun akan masuk ke masyarakat tahun ini.

“Sebelumnya, kita sudah fokus pada infrastruktur, kemudian Pak Prabowo fokus pada ketahanan pangan. Alhamdulillah, sekarang kita punya stok 3,7 juta ton. Langkah berikutnya yang sudah ketinggal jauh, maksud saya, kita harus masuk ke pembangunan ekosistem ekonomi di pedesaan,” kata Zulkifli Hasan.

Artikel lain

Polda Sumut Buron Dua Pengendali Pemasok 100 Kilogram Sabu ke Jakarta

Laporkan Premanisme Melalui 110 dan WhatsApp 089682333678

Gibran Apresiasi Inovasi Riset dan Hilirisasi Produk TSTH2 Humbahas

Rakor Pengendalian Inflasi 2025 diiikuti Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, dan Wakil Mendagri Bima Arya. Rakor turut diikuti para bupati/walikota dan Gubernur se-Indonesia, Plt Deputy II Kepala Staff Kepresidenan, jajaran Kemendagri, dan Menko Pangan. (Rep-01)