Pilpres 2019, Bupati Karo Tegaskan ASN Netral

oleh -1.555 Kali Dibaca
Bupati Karo Terkelin Brahmana saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemilu 2019 yang dipimpin Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Jumat 15 Februari 2019. [Foto Ist | Rienews]

RIENEWS.COM – Bupati Karo Terkelin Brahmana menegaskan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Karo, Sumatera Utara, agar bersikap netral dalam Pemilihan Presiden, DPR, DPD, dan DPRD 2019. Bagi ASN yang memihak salah satu calon akan diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Hal ini dikemukan Terkelin Brahmana usai menghadiri Rapat Koordinasi Jelang Pemilu serentak 2019 yang dipimpin Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dihadiri bupati/walikota, Dandim, Kapolres, Kasat Pol PP, Kadis Dukcapil, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan pimpinan OPD se-Sumaetra Utara, Jumat 15 Februari 2019, di Ruang Rapat Raja Inal Siregar, lantai 2, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kota Medan.

Mengutip penegasan Gubernur Sumatera Utara, Terkelin Brahmana menyebutkan, setiap kepala daerah menekankan kembali kepada semua jajaran ASN agar menjaga netralitas dalam Pemilu. Gubernur juga meminta pihak harus ikut menjaga cipta kondisi Pemilu agar pelaksanaan Pemilu serentak 2019 dapat berjalan aman dan lancar.

Menyoal ASN di Pemkab Karo, Terkelin menegaskan, bagi oknum-oknum ASN yang memihak salah satu calon akan diproses.

“ASN ikut dukung-mendukung dan mengkampanyekan salah satu Paslon akan diproses secara ketentuan undang-undang yang berlaku,” tegas Bupati Karo.

Bupati juga meminta Dinas Dukcapil Karo mendata dan melakukan perekaman lanjurtan khusus warga binaan dalam KTP-el sebagaimana penyampaian Komisi Pemilihan Umum.

Baca Berita: Tiga Desa Ini Resmi Masuk Kecamatan Tiga Panah Karo

Plt Kadis Dukcapil  Karo, Indra Jaya Bangun menjelaskan, selama ini pihaknya  sudah ada melakukan perekaman KTP-el Khusus bagi warga binaan di Lapas Kabanjahe. Namun, katanya, belum semuanya tercover.

Baca Juga: Dana Bantuan Sewa Rumah-Lahan Korban Sinabung Cair

“Ini segera kita lanjutkan sesuai instruksi agar semuanya terdata nantinya,” imbuh Indra.

Sementara itu, Kapolres Tanah Karo AKBP Benny Remus Hutajulu menyatakan, Polri dan jajaran TNI kedepan melakukan penguatan  koordinasi bersama guna memaksimalkan pengamanan jelang Pemilu 2019. Serta menyamakan persepsi terkait pengamanan Pemilu agar bersinergitas serta  membahas rencana operasi bersama.

“Sekaligus kita tunggu Juknis komando atas. Kami sepakat dan berharap bisa maksimal untuk pengamanan sehingga pesta demokrasi ini menjadi pesta bagi rakyat,” ujar Kapolres Tanah Karo.

Komandan Distrik Milikter 0205 /Tanah Karo, Letkol Inf. Taufik Rizal menyatakan  mendukung penuh pengamanan yang dilakukan Polres Tanah Karo jelang dan saat Pemilu berlangsung di Kabupaten Karo dengan berpedoman protap ketentuan yang berlaku dalam peran TNI yang tertuang Nomor 34 tahun 2004.

Dia menegasakan, dalam undang0undang ada peran dan fungsi TNI dalam membantu tugas Kepolisian.

“Jika diminta bantuan sesuai SOP (standar operasional prosedur) yang  diajukan, kita akan bantu dan akan menurunkan kekuatan personil sesuai permintaan,” kata Dandim.

Dia menyatakan, netralitas TNI sudah harga mati.

“TNI wajib netral, ini sudah harga mati. Kegiatan ini diakuinya sudah sering di sosialisasikan kepada prajurit di jajaran teritorial Kodim 0205/TK agar bersikap netral dan tidak boleh ikut-ikutan berpolitik, apalagi mendukung salah satu kandidat paslon,” tegas Taufik.

Disebutkannya, bagi prajurit TNI yang terbukti berpihak, diproses dan ditindak tegas  sesuai tata hukum yang berlaku. (Rep-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *