Rakor TPID Tingkat Provinsi, Pemkab Karo Siapkan Program Daya Beli Masyarakat

oleh -111 Kali Dibaca
Bupati Karo Terkelin Brahmana saat menyimak pemaparan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dalam Rakor TPID Semester II 2020 tingkat Provinsi Sumatera Utara. [Foto Ist | Rienews]

RIENEWS.COM – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi membuka Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Rakor TPID) Semester II 2020 tingkat Provinsi Sumatera Utara, yang dihadiri kepala daerah dari 23 kabupaten/kota.

Rakor TPID dengan tema: Transformasi Digital UMKM Pangan Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga dan Menuju Indonesia Maju, digelar di  Mikie Holiday Hotel & Resort, Berastagi, Kabupaten Karo, Selasa 24 November 2020.

Edy Rahmayadi mengajak seluruh pimpinan daerah di Sumatera Utara lebih fokus dalam pengendalian inflasi, terlebih di masa pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Pagebluk Covid-19, berdampak langsung terhadap perekonomian.

“Pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia dan Indonesia, tentunya berdampak kepada pergerakan ekonomi di setiap kabupaten/kota,” ujar Edy.

Gubernur juga menyoroti realisasi penyerapan APBD dan pengalokasian yang tepat sasaran untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Penjelasan ini disampai Edy dengan menayangkan slide  yang disaksikan para kepala daerah yang hadir.

Baca Berita:

Pilbup Karo, 2 TPS Masuk Zona Rawan

Ini Tips Jaga Kesehatan Bupati Karo di Masa Pagebluk Covid-19

“Agar lebih selektif penggunaan anggaran dalam mendongkrak ekonomi masyarakat. Ke depan, upayakan bagi 23 kabupaten/kota harus ada bottom up ke provinsi, bukan provinsi yang top down ke daerah. Bupati /Wali Kota kejar dinasnya, rapatkan kemudian maksimalkan kinerja lagi,” tegas Edy.

Bupati Karo Terkelin Brahmana mengaku cukup puas dengan penyerapan mencapai 47,84 persen di semester II 2020. APBD Karo 2020 mencapai Rp1,2 triliun.

“Cukup memuaskan, dalam paparan Gubernur Sumatera Utara, sesuai data anggaran APBD Karo 1,21 triliun, realisasi hingga semester II sampai  bulan September 2020, Kabupaten Karo mampu membelanjakan 47,84  persen,” katanya.

Menyoal pengendalian inflasi di Kabupaten Karo, Terkelin berpandangan pengendalian inflasi saat ini tidak bisa hanya fokus pada upaya pengendalian harga.

“Tetapi juga harus diarahkan untuk memastikan terjaganya daya beli, masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor UMKM (usaha mikro, kecil, menengah),” ujarnya.

Untuk hal tersebut, Terkelin menyatakan akan menyusun program padat karya.

“Pemkab Karo  terus berupaya menyeimbangkan daya beli di masyarakat. Setiap SKPD kita minta menyusun anggaran dana program padat karya agar meningkatkan suplai dan demand masyarakat. Dengan seimbangnya suplai dan demand (permintaan), maka harga akan terjaga dengan baik,” imbunya. (Rep-01)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *