RDP Soal Perambahan Kawasan Tahura BB di Karo-Deli Serdang

oleh -104 Kali Dibaca
Komisi B DPRD Sumut menggelar RDP menyoal perambahan dan pengalihan kawasan hutan konservasi Tahura Bukit Barisan di wilayah Kabupaten Karo dan Kabupaten Deli Serdang, Selasa 9 Maret 2021. [Foto Ist | Rienews]

RIENEWS.COM – Komisi B DPRD Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) menyoal perambahan dan pengalihan lahan kawasan hutan konservasi Taman Hutan Raya Bukit Barisan (Tahura BB) di wilayah Kabupaten Karo dan Kabupaten Deli Serdang.

RPD dipimpin Ketua Komisi B DPRD Sumut Dhody Thahir, dihadiri Bupati Karo Terkelin Brahmana, Kadis LHK Karo Radius Tarigan, Asisten Ekbang Pemkab Deli Serdang Putra Manalu, Dinas Kehutanan Sumatera Utara, Kepala UPT Tahura BB Tongkoh Timbul Naibaho, Ketua DPD Walantara Sumut Daris Kaban, Selasa 9 Maret 2021, di ruang Komisi B DPRD Sumut.

Ketua DPD Wahana Lingkungan Alam Nusantara (Walantara) Sumut, Daris Kaban menyatakan, terjadi perambahan dan pengalihan kawasan Tahura BB di Lau Gedang, Deli Serdang, dan Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo. Daris menegaskan, perambahan dan pengalihan kawasan Tahura BB mengganggu ekosistem, habitat di kawasan itu.

Asisten II Ekbang Pemkab Deli Serdang, Putra Jaya Manalu menegaskan, sesuai RTRW (rencana  tata ruang wilayah) kawasan Lau Gedang masih tercatat sebagai kawasan hutan, belum beralih fungsi.

Baca : Dilaporkan Ada Harimau Sumatra di Gunung Sibayak, Bupati Karo Imbau Warga Menjauhi Lokasi

Dijelaskannya, kurun tahun 1980-an, telah ada masyarakat bermukim di kawasan tersebut.

“Di bawah tahun 1980 sudah ada masyarakat yang bermukim di sana, ada memiliki lahan pertanian dan perkebunan. Sehingga secara otoritas Pemkab Deli Serdang tidak memiliki kewenangan untuk menertibkan,” katanya.

Bupati Karo Terkelin Brahmana menjelaskan, kawasan hutan Tahura BB di wilayah Karo-Langkat, sebagian dikuasai masyarakat terdampak erupsi Gunung Sinabung, di masa awal letusan.

Baca Juga:

Pemkab Karo Gelar Pra Musrenbang RKPD Kabupaten Karo 2022

Begini Penjelasan Satgas Covid-19 Soal Keluhan Intensif Petugas Contact Tracer

“Hutan jalan tembus Karo-Langkat awalnya sebagian dikuasai oleh masyarakat terdampak erupsi Gunung sinabung. Sehingga masyarakat sementara memilih bermukim di sana. Sekian tahun berjalan, Pemkab Karo  belum ada kembali melakukan pendataan di lokasi tersebut,” ujarnya.

Terkelin menegaskan, Pemkab Karo mengusulkan dibangun pos terpadu untuk menjaga kawasan Tahura BB.

“Tapi dulu yang saya khwatirkan ada perambahan, akhirnya terjadi. Saat pembukaan jalan Karo-Langkat, saya pernah usulkan agar dibangun pos Kehutanan atau pos terpadu, guna menjaga kelestarian hutan. Sayang belum terealisasi sampai sekarang,” imbuhnya.

Anas Yulfan Kepala Bidang Perlindungan Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, mengakui, personel Tahura yang melakukan patroli tidak dapat menjangkau seluruh area Tahura.

Disebutkannya, ada kelompok melakukan perambahan dan mengalihfungsikan kawasan hutan konservasi Tahura  menjadi lahan perkebunan. Secara aturan tidak boleh.

“Apapun bentuknya itu adalah ilegal,” tegasnya.

Kepala UPT Tahura BB, Timbul Naibaho menambahkan, personel Tahura BB berjumlah 4 orang, dan ini menyebabkan kurang mampu mengawasi area konservasi Tahura.

Ketua Komisi B DPRD Sumut Dhody Thahir memutuskan untuk melanjutkan RDP pekan depan dengan mengundang Polri, TNI dan Kejaksaan, dan meminta agar Polhut meningkatan pengawasan.

“Agar bersama pihak kehutanan dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam menyelamatkan hutan,” tegasnya. (Rep-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *