RIENEWS.COM – Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merespons kekhawatiran kalangan ekonom terhadap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 24 Februari 2025.
SBY yang didapuk sebagai Dewan Penasehat Danantara bersama Joko Widodo (Jokowi), mengungkapkan kalangan tersebut menyangsikan governance, transparansi dan akuntabilitas lembaga investasi baru, Danantara.
Hal ini disampaikan SBY dalam unggahannya di akun X (Twitter) @SBYudhoyono pada Minggu, 2 Maret 2025. Postingan tersebut merupakan tulisan langsung oleh SBY yang ditandai dengan *SBY* di akhir postingannya.
Pantauan Rienews.com hingga Minggu malam pukul 19.38 WIB, cuitan SBY soal Danantara telah mendapat 252 ribu penayangan, seribu lebih tanggapan, dan empat ribu yang menyukai.
Berikut tulisan lengkap SBY soal Danantara di akun X @SBYudhoyono.
Artikel lain
Presiden Prabowo Resmi Luncurkan BPI Danantara di Tengah Keraguan Publik
LBH Jakarta dan CELIOS Buka Posko Pengaduan Korban ’Pertamax Oplosan’
Luncurkan GEBUK JUDOL, OVO Sediakan Hadiah Rp60 Juta Bagi Pelapor Akun Judol
Saya mengamati, Danantara yang diluncurkan Presiden Prabowo 24 Februari 2025 lalu mendapatkan tanggapan dari kalangan ekonom, pengamat dan juga politisi.
Yang saya tangkap, sejumlah kalangan mengkhawatirkan kalau Danantara ini tidak memberikan manfaat, dan justru sebaliknya bakal menjadi masalah bagi perekonomian Indonesia. Kalangan tersebut menyangsikan governance, transparansi dan akuntabilitas lembaga investasi baru ini. Juga dikhawatirkan jika ada konflik kepentingan dan “political envolvement” yang tidak semestinya.
Pandangan saya, sebenarnya niat dan tujuan Presiden Prabowo ini baik. Keberadaan Danantara diharapkan bisa memperkuat investasi nasional, utamanya yang bersifat strategis (long-term strategic investment) yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menuju ekonomi Indonesia yang kuat (strong economy).
Saya berpendapat, kesangsian dan kecemasan sebagian kalangan ini mesti dilihat dari kacamata yang positif. Artinya, mereka tidak ingin Danantara yang bertujuan mulia ini gagal dan tidak mencapai tujuannya. Terhadap suara rakyat seperti itu justru mesti membuat para pengelola Danantara tertantang dan mesti pula membuktikan bahwa kecemasan rakyat itu tak akan terjadi.
Artikel lain
Korupsi BBM Pertamina, Dirdik Jampidsus: Blending RON88 dengan RON92
Korupsi BBM di Subholding Pertamina, Kejagung: RON90 Diblending Jadi RON92
Patgulipat Korupsi Tata Kelola Minyak di Subholding Pertamina, Negara Rugi Rp193 Triliun
Kuncinya, Danantara harus benar-benar memiliki “good governance”, “expertise” (kecakapan) para pengelola Danantara, “economic & business judgement” yang tepat dan pruden, akuntabilitas dan transparansi, kepatuhan pada pranata hukum dan ada progres yang positif dari waktu ke waktu. Pengelolaan Danantara juga mesti bebas dari konflik kepentingan, “politics free” dan kemajuannya secara berkala diinformasikan kepada masyarakat. (Rep-02)
