BBPJN II Medan Akui Ada Kendala Anggaran Atasi Longsor di Jalur Medan-Berastagi

oleh -75 Kali Dibaca
Bupati Karo Terkelin Brahmana saat menggelar rapat koordinasi atasi bencana longsor dan pohon tumbang di jalur Medan-Berastagi, Rabu 20 Januari 2021. [Foto Ist | Rienews]

RIENEWS.COM – Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) II Medan mengungkapkan adanya kendala anggaran dalam penanganan bencana tanah longsor di jalur lintas Medan-Berastagi.

Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi yang dihadiri Bupati Karo Terkelin Brahmana, Kepala Bappeda Karo Nasib Sianturi, Kabid Prasarana BBPJN II Medan Zusnan Asraf Wahab,  Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Polres Tanah Karo, Danramil Berastagi Mayor Inf J. Barus, Dinas Perhubungan Karo dan OPD Pemkab Karo, Rabu 20 Januari 2021.

Mulanya, Bupati Karo Terkelin Brahmana mengungkapkan kekecewaannya menyoal penanganan bencana longsor di jalur Medan-Berastagi. Menurutnya, BBPJN II Medan mestinya memprioritaskan jalur infrastruktur Medan-Berastagi.

Sebab, kata Terkelin, Kabupaten Karo masuk dalam skala prioritas program pembangunan di Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo (Mebidangro) lima tahun ke depan,

“Merujuk peraturan Presiden ada dua yang mengamanatkan jalan infrastruktur Medan-Berastagi harus skala prioritas. Jelas tertuang dalam Mebidangro dan KSPN (Kawasan Staretgis Pariwisata Nasional). Nyatanya berbanding  terbalik.Seharusnya pihak BBPJN II Medan dan  pihak Kehutanan Provsu segera tanggap dan koordinasi dalam mengatasi masalah tersebut. Pemda Karo terbatas kewenangannya maupun instansi kepolisian dalam mengatur lalu lintas,” ungkap Terkelin.

Baca Berita:

Cegah Penularan Covid-19, Kabupaten Karo Kini Miliki Mobil Lab PCR

Efektifkan PPKM di Karo, Bupati Minta SKPD Terbitkan Insbup

Disebutkannya, untuk penanganan bencana longsor, pohon tumbang, Pemkab Karo tidak memiliki dasar regulasi terlebih kawasan itu masuk dalam wilayah konservasi Tahura.

“Selama ini Pemda Karo dan pemangku kepentingan lainnya terjebak dalam regulasi. Sebab kayu tersebut masuk kawasan konservasi Tahura. Nah, jelas di sini pihak kehutanan ambil sikap, sedangkan longsor pihak BBPJN II Medan. Jika tidak ditangani, gerak cepat  dari sekarang, saya khawatir longsor besar bakal terjadi jika pihak BBPJN II Medan sebagai satuan kerja nasional tidak tanggap dan tidak ada target,” tegasnya.

Kabid Prasarana BBPJN II Medan Zusnan Asraf Whab menyebutkan, pihaknya selalu eksis dalam penanganan longsor di jalur Medan-Berastagi. Namun, banyaknya kejadian longsor membuat pihaknya kewalahan.

“Setiap satu titik longsoran saja terjadi bisa menelan biaya Rp600 juta. Biaya tersebut belum terakomodir dalam  anggaran darurat BBPJN, inilah kendala. Akan tetapi kita selalu berusaha bekerja maksimal. Selama ini apabila longsor terjadi dan akan menjadi catatan penting apa yang disampaikan Bupati Karo agar ke depan  kita sampaikan kepimpinan,” pungkasnya.

Sementara itu, Hadi Silaen  Kasi Penataan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, mengatakan, pihak siap berkoordinasi dalam mengatasi kejadian tersebut.

“Sepanjang force majeure, silakan koordinasi. Kita akan utamakan keselamatan dalam arti kata tidak mempersoalan itu kayu masuk kawasan hutan Tahura. Pada prinsip koordinasi sejak awal,” imbuhnya. (Rep-01)  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *