RIENEWS.COM – Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar, akrab disapa Gus Muhaimin menegaskan, persoalan penyelenggaraan haji 2024, harus didalami melalui Pansus Haji 2024 yang telah diputuskan oleh Timwas Haji DPR RI.
Gus Muhaimin membeberkan, semua masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan penyelenggaraan haji 2024 merupakan pengulangan dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk masalah transportasi, katering, dan tenda bagi jemaah.
“Agar kesalahan yang sama tidak terulang, temuan-temuan Timwas Haji DPR RI harus ditindaklanjuti melalui panitia khusus (Pansus),” kata Muhaimin, di Mekah, Arab Saudi, Kamis, 20 Juni 2024.
Melalui Pansus tersebut diharapkan dapat membedah semua persoalan terkait penyelenggaraan haji dan mencari solusi agar masalah serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. Termasuk persoalan pengalihan kuota haji tambahan 20 ribu, yang mana 10 ribu kuota tambahan dialihkan untuk ONH Plus.
“Ini harus ditelusuri oleh DPR melalui Pansus agar tidak terjadi pengulangan,” kata Gus Muhaimin.
Menyoal pengalihan kuota tambahan haji untuk Indonesia yang diberikan Arab Saudi, menjadi sorotan anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Luluk Nur Hamidah.
“Kami mendengar desas-desus yang sangat tidak mengenakkan bahwa kuota ini dijual dan ada pihak-pihak yang harus mengeluarkan sejumlah uang atau dolar tertentu untuk mendapatkan percepatan haji tahun ini, padahal seharusnya masih beberapa tahun lagi,” katanya.
Artikel lain
Timwas Haji DPR RI: Fasilitas Jemaah Haji di Mina Buruk
Pansus Haji Telisik Pengalihan 10 Ribu Kuota Tambahan Haji Reguler
Setelah Diprotes, Komisi I DPR Tunda Pembahasan RUU Penyiaran
Jika perubahan sistem di Arab Suadi yang menyebabkan pengalihan setengah kuota 20.000 ini untuk haji plus, menurut Luluk, mestinya pemerintah, Kementerian Agama (Kemenag) dapat berkonsultasi dengan DPR.
“Pemerintah tidak berada di posisi yang aktif dalam hal penyesuaian atau sistem E-Hajj yang diluncurkan oleh Saudi Arabia. Hal ini seharusnya disampaikan oleh Kemenag agar kami di DPR juga bisa memahami perubahan yang terjadi. Jika Kemenag mentok dalam negosiasi, kami perlu tahu. Namun, yang terjadi sekarang, kami tidak mendapatkan informasi apa pun. Ini berarti pemerintah sengaja mengambil keputusan sepihak,” ujar Luluk.
Dari temuan-temuan Timwas Haji DPR, Luluk berharap Pansus Haji dapat menyelidiki masalah ini secara mendalam untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam penyelenggaraan haji.
“Ini penting menjadi catatan kita bersama,” pungkasnya.
Merespons temuan-temuan Timwas Haji DPR RI dalam persoalan Haji 2024, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau akrab disapa Gus Men, meminta seluruh Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) fokus memberikan pelayanan hingga akhir penyelenggaraan ibadah haji.
Artikel lain
MY Indonesia Bersiap, aespa Kembali Gelar Konser di Jakarta Agustus 2024
Iduladha 2024 TelkomGroup Serahkan 544 Hewan Kurban ke LazisMU dan LazisNU
Bukukan Pertumbuhan Laba Bersih 30 Persen Infomedia Kembangkan Teknologi 3A
“Urusan politik biar saya yang nanggung. PPIH biar bekerja saja. Kalau ada kritik, biarkan saja. Biarkan itu semua jadi vitamin, motivasi,” ucap Menteri Agama saat bertemu dengan PPIH Arab Saudi di Mekah. (Rep-02)
Sumber: DPR RI, Kementerian Agama
