RIENEWS.COM – Sempat “menghilang” pasca operasi tangkap tangan (OTT) penyidik KPK dalam kasus dugaan suap tender proyek yang menyeret Kepala Basarnas. Ketua KPK Firli Bahuri akhirnya buka suara.
Firli menegaskan, bertanggung jawab atas tindakan OTT penyidik KPK yang menyeret Kepala Basarnas. Pernyatan Firli Bahuri baru muncul setelah empat hari dilakukan OTT penyidik KPK di dua lokasi terpisah pada 25 Juli 2023. Dalam operasi tangkap tangan penyidik KPK menemukan adanya dugaan keterlibatan Kepala Basarnas.
“Seluruh rangkaian kegiatan oleh KPK dalam kegiatan operasi tangkap tangan, penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan para pelaku sebagai tersangka telah sesuai prosedur hukum dan mekanisme yang berlaku,” kata Firli melalui akun media sosial resmi KPK pada Sabtu, 29 Juli 2023.
Menurut Firli, kewenangan KPK dalam mengkoordinasikan proses hukum tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang KPK.
“Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum jo Pasal 89 KUHAP,” ungkap Firli.
Dijelaskannya, proses penanganan perkara yang melibatkan melibatkan oknum militer/TNI kepada TNI untuk dilakukan koordinasi penanganan perkaranya lebih lanjut.
Ketua KPK menegaskan, seluruh proses hukum yang dilakukan oleh KPK dalam kegiatan tangkap tangan ini telah sesuai dasar hukum dan mekanisme yang berlaku.
“Kami menegaskan, seluruh proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh segenap insan KPK, serta berbagai upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi, adalah tanggung jawab penuh Pimpinan KPK,” kata Firli.
Artikel lain
KPK Ungkap Suap Pengaturan Pemenang Tender Proyek Melibatkan Kepala Basarnas
PSHK UII: Jabatan Pimpinan KPK Empat Tahun Tidak Inkonstitusional
Begini Konstruksi Penyidikan KPK Dalam Kasus Rafael Alun
Diungkapkannya, KPK menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh Presiden Joko Widodo untuk memproses dugaan tindak pidana korupsi ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan mendorong perbaikan sistem khususnya pengadaan barang dan jasa pemerintah agar tidak terjadi kerugian keuangan negara, demi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.
Direktur Imparsial, Gufron Mabruri menilai, langkah KPK yang meminta maaf dan menyerahkan kasus dugaan korupsi Kabasarnas dan Koorsmin Kabasarnas kepada Puspom TNI merupakan langkah yang keliru dan dapat merusak sistem penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Sebagai kejahatan yang tergolong tindak pidana khusus (Korupsi), KPK seharusnya menggunakan UU KPK sebagai pijakan dan landasan hukum dalam memproses militer aktif yang terlibat dalam kejahatan korupsi tersebut. KPK dapat mengabaikan mekanisme peradilan militer dengan dasar asas lex specialist derogat lex generalis (UU yang khusus mengalahkan UU yang umum). Dengan demikian KPK harusnya mengusut kasus ini hingga tuntas dan tidak perlu meminta maaf,” kata Gufron dalam siaran persnya, Sabtu, 29 Juli 2023.
Imparsial mendesak KPK untuk mengusut tuntas secara transparan dan akuntabel dugaan korupsi yang melibatkan Kabasarnas dan anak buahnya tersebut.
Pemerintah dan DPR harus segera merevisi Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena selama ini sering digunakan sebagai sarana impunitas dan alibi untuk tidak mengadili prajurit TNI di peradilan umum. Apalagi agenda revisi UU Peradilan Militer ini menjadi salah satu agenda yang dijanjikan oleh presiden Jokowi pada Nawacita periode pertama kekuasaannya.
Artikel lain
Elpiji Subsidi Langka, DPR Akan Panggil Menteri BUMN Erick Thohir
Tiket.com Luncurkan Program Diskon Tanggal Muda dan Sasar Potensi Pasar Perjalanan Dinas Bisnis
American Tourister Paparkan Tren Wisata Tahun 2023, Rencanakan Liburan Seru Bersama Sahabat
“Pemerintah wajib mengevaluasi keberadaan prajurit TNI aktif di berbagai instansi sipil, terutama pada instansi yang jelas bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU TNI, karena hanya akan menimbulkan polemik hukum ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI aktif tersebut. Seperti dugaan korupsi misalnya yang tidak bisa diusut secara cepat dan tuntas karena eksklusifisme hukum yang berlaku bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana,” kata Gufron. (Rep-02)
Sumber: Twitter KPK
