RIENEWS.COM – Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) menemukan 2.330 hoaks selama tahun 2023 dan 1.292 di antaranya adalah hoaks politik. Jumlah hoaks politik itu dua kali lipat lebih banyak dibandingkan hoaks sejenis pada musim Pemilu 2019, sebanyak 644.
Persentase hoaks politik tahun 2023 sebanyak 55.5 persen yang ditemukan Mafindo, selain menjadi yang tertinggi, juga memosisikan hoaks politik kembali mendominasi topik hoaks pasca-2019. Pada masa pandemi, hoaks politik sempat turun rata-rata di bawah 33 persen. Masifnya hoaks politik berdampak mengganggu demokrasi di Indonesia, mengacaukan kejernihan informasi, dan dapat mengajak orang menolak hasil Pemilu.
“Upaya komprehensif perlu dilakukan untuk mencegah dan menangani hoaks untuk menjaga kedamaian Pemilu 2024,” kata Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho dalam siaran tertulis yang diterima Rienews.com, Jumat, 2 Februari 2024.
Terbanyak di Youtube
Ketua Komite Litbang Mafindo, Nuril Hidayah menjelaskan, yang membedakan hoaks pada Pemilu 2024 dan Pemilu 2019 adalah dominasi konten video.
“Pada Pemilu 2019, hoaks kebanyakan berupa adalah foto atau gambar,” ujar Vaya, panggilan akrabnya.
Platform Youtube menjadi tempat ditemukan hoaks terbanyak sejumlah 44.6 persen. Kemudian diikuti Facebook (34.4 persen), Tiktok (9.3 persen), Twitter atau X (8 persen), Whatsapp (1.5 persen), dan Instagram (1.4 persen).
Dominasi konten hoaks berupa video menjadi tantangan besar bagi ekosistem periksa fakta. Konten hoaks video cepat sekali viral karena sering dibumbui dengan elemen yang emosional. Sedangkan upaya periksa fakta konten video membutuhkan proses yang lebih lama ketimbang foto atau teks.
“Ini menjadi tantangan pemeriksa fakta. Proses periksa fakta konten video lebih rumit dan lama, dan bisa mengaduk-aduk emosi,” aku Vaya.
Menjelang pemungutan suara Pemilu 2024, konten yang dibuat dengan teknologi kecerdasan buatan (AI) pun sudah muncul. Seperti video deepfake pidato Presiden Jokowi dengan bahasa Mandarin, maupun rekaman suara Anies Baswedan dan Surya Paloh yang dibuat dengan AI.
“Terlebih konten hoaks yang dibuat menggunakan AI, tidak mudah untuk bisa mendapatkan kesimpulan apakah itu hoaks atau bukan,” ungkap Vaya.
Artikel lain
Mahfud Md Mengundurkan Diri Sebagai Menko Polhukam
UII Serukan Presiden Jokowi Berhenti Menyalahgunakan Kekuasaan
Mitigasi Perselisihan Pemilu, Ketua KPU Ajak Baca UU Pemilu
Semua Kandidat Kena
Semua calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menjadi sasaran utama hoaks politik. Hoaks tentang mereka ada yang bernada positif (melebih-lebihkan kandidat), sebagian bernada negatif (yang menyerang atau memfitnah kandidat). Anies Baswedan menjadi kandidat yang paling banyak disebut dalam narasi hoaks, meliputi sebanyak 206 bernada positif dan 116 bernada negatif. Selanjutnya Ganjar Pranowo (63 positif, 73 negatif), Gibran Rakabuming Raka (12 positif, 74 negatif), Prabowo Subianto (28 positif, 66 negatif), Mahfud Md (44 positif, 5 negatif), dan Muhaimin Iskandar (17 positif, 5 negatif).
Septiaji mengatakan konten hoaks politik itu masih didominasi saling serang antarpendukung kandidat. Sedangkan tingkat polarisasi dengan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menjelang Pemilu 2024 tidak setinggi dibandingkan Pemilu 2019 dengan capres head to head Joko Widodo dan Prabowo.
“Jika pilpres masuk ke putaran kedua, perlu diwaspadai peningkatan hoaks dan ujaran kebencian yang menggunakan isu SARA,” ujar Septiaji.
Septiaji menyebut topik hoaks yang paling banyak ditemukan adalah dukungan atau pengakuan kepada kandidat (33.1 persen), isu korupsi (12.8 persen), penolakan terhadap kandidat (10.7 persen), dan karakter atau gaya hidup negatif kandidat (7.3 persen). Sedangkan isu kecurangan pemilu sebesar 5 persen dan isu SARA 3.9 persen.
“Isu kecurangan pemilu harus disikapi dengan sangat serius oleh penyelenggara pemilu. Karena isu ini yang diprediksi meningkat tajam setelah hari-H (14 Februari 2024), dan berpotensi membuat orang menolak hasil pemilu dan memantik keonaran. Kami sudah menemukan beberapa konten hoaks yang mendelegitimasi penyelenggaraan pemilu seperti hoaks mobilisasi ODGJ (orang dengan gangguan jiwa), hoaks sistem teknologi informasi (TI) KPU, dan isu keberpihakan penyelenggara pemilu,” imbuh Septiaji.
Cegah Hoaks dengan Konten Edukatif
Upaya menangani hoaks tidak cukup dengan melakuan pemeriksaan fakta (fact checking). Dia memandang sangat penting upaya pencegahan dalam bentuk vaksinasi informasi atau prebunking. Caranya dengan menyajikan konten yang bisa mengedukasi publik sehingga memiliki kekebalan atau imun kuat saat terpapar hoaks.
Saat ini, Mafindo bekerja sama dengan Bawaslu dan Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu 2024 yang terdiri dari 20 organisasi masyarakat sipil, serta Koalisi Cekfakta.com dengan 25 media online dan Koalisi DAMAI dengan 11 organisasi, berkolaborasi mengadang hoaks Pemilu 2024.
Kolaborasi itu berupa monitoring, pelaporan, dan penanganan hoaks yang sedang dilakukan. Selain itu, koalisi juga memproduksi konten prebunking atau pencegahan hoaks pemilu terutama dalam bentuk video.
Artikel lain
Penyimpangan Pemerintahan Jokowi, Akademisi UGM Serukan Petisi Bulaksumur
Jaga Netralitas Kades, Pembahasan Revisi UU Desa Usai Pemilu 2024
Pengamat UGM, Debat Pilpres Berhasil Apabila Berlanjut Jadi Debat Publik
“Kolaborasi ini perlu terus diintensifkan dengan melibatkan platform digital, penyelenggara pemilu, pemerintah, dan warganet,” ujar Septiaji. (Rep-04)
