RIENEWS.COM – Dosen sekaligus pengamat politik UGM, Mada Sukmajati menjelaskan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan sebuah forum debat adalah ketika berlanjut pada perdebatan berikutnya usai forum itu diselenggarakan. Sebab Debat Pilpres tetaplah merupakan forum formal terbatas yang tidak bisa sepenuhnya menjadi acuan bagi masyarakat. Pelaksanaan kampanye, elaborasi program secara di luar sesi debat, bahkan track record setiap pasangan calon juga perlu menjadi pertimbangan.
“Inilah mengapa perdebatan publik lanjutan perlu terjadi,” kata Mada yang juga menjadi salah satu panelis dalam Debat Pilpres 2024 itu.
Ia menambahkan, survei tahun lalu tentang pengaruh pelaksanaan debat ternyata hanya memengaruhi sekitar 10-15 persen pilihan masyarakat. Berbeda dengan pelaksanaan debat kali ini di mana setiap putaran telah menghasilkan respons publik yang menarik. Selain itu, visi misi dan program yang dielaborasipun ternyata tersampaikan dengan baik dan diingat publik.
“Karena perkembangan teknologi informasi membuat dampak debat capres cawapres ini jauh lebih luas,” kata Mada.
Ada konten-konten dari Debat Pilpres yang direproduksi, baik oleh para pendukung, non pendukung, maupun mereka yang masih belum menentukan pilihannya, melalui media sosial yang mereka miliki. Tentu saja itu bisa memengaruhi perubahan perilaku memilih. Terutama pemilih yang dikategorikan dikategorikan sebagai undicided voters (pemilih yang belum pasti menentukan pilihannya) yang jumlahnya sekitar 30 persen.
“Angka yang tidak sedikit, sehingga saya kira mungkin perlu melihat dulu datanya sejauh mana,” ucap Mada.
Dampak signifikan adanya media sosial terbukti mampu menarik perhatian publik akan kontestasi pemilu tahun ini. Persoalannya, konten media sosial yang juga dimanfaatkan sebagai sarana kampanye menjadi sasaran empuk untuk perkembangan hoaks dan misinformasi.
Artikel lain
Alasan Jumlah Kasus TBC Tertinggi Pada 2022-2023
Bawaslu Larang Peserta Pemilu Bagi-bagi Sembako
Anggota Komisi II DPR Tegaskan Jangan Potong Hak Anggaran Petugas KPPS
“Masifnya paparan konten seringkali membuat publik bingung dan terbawa arus media tanpa tahu kebenarannya,” ungkap Mada.
Untuk itu, pelaksanaan debat capres memiliki posisi yang penting menjadi agen informasi pertama bagi masyarakat. Menurut Mada, KPU perlu melakukan evaluasi untuk melaksanakan debat putaran terakhir pada 4 Februari 2024 mendatang, juga pada debat-debat pilpres selanjutnya.
Pertama, misalnya pendukung yang seringkali mengganggu proses perdebatan. KPU bisa meminta sekali lagi komitmen dari para pendukung paslon ini. Kedua, peran moderator yang tidak sekadar menjadi time keeper, tapi juga mendorong para kandidat untuk bisa mengoptimalkan waktu yang tersedia. Waktu seringkali menjadi hambatan dalam menjelaskan gagasan para kandidat dan beberapa kali kandidat tidak memanfaatkan waktu secara maksimal.
Ketiga, peserta pemilu, baik masyarakat maupun ketiga paslon dapat lebih bijak memaknai ajang perdebatan ini. Mada juga mengiyakan bahwa substansi debat tidak boleh menyerang secara personal.
“Saya setuju memang tidak bisa substansi debat menyerang isu tentang agama, etnis, suku, dan isu-isu yang sifatnyaDebat Pil sudah merupakan atribut sejak lahir dari seorang manusia,” papar Mada.
Namun, ia menggarisbawahi, peserta Pemilu jangan sampai salah memaknai, bahwa semua hal bisa dipersonalisasi.
Artikel lain
Indonesia Ikut Program Regulasi Vaksin di Kawasan Asia Pasifik
Presiden Menentang Pernyataan Israel Soal Tidak Ada Negara Palestina
DKJN Pecahkan Rekor Transaksi Lelang Tembus Rp44,34 Triliun
“Isu tentang kekayaan, kasus di masa lalu, kinerja, itu juga sangat bisa digali dalam perdebatan,” tegas Mada. (Rep-04)
