JATIM  

DPR RI Soroti 120 BUMD di Jawa Timur Hanya 5 Beroperasi

Gedung DPR RI. Foto dpr.go.id.
Gedung DPR RI. Foto dpr.go.id.

RIENEWS.COM – Seratusan badan usaha milik daerah (BUMD) di Jawa Timur mendapat sorotan setelah hasil pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur, mengungkap dari seratusan BUMD di Jawa Timur, hanya segelintir yang beroperasi.

Kenyataan ini mendapat respons “keras” anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea. Dia mengimbau kepada pemerintah daerah untuk dapat menutup BUMD yang sudah tak beroperasi lagi.

Hal tersebut ditetgaskannya berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP Jawa Timur (Jatim), menemukan dari 120 lebih BUMD di Jatim, tak lebih dari 5 BUMD  yang masih berjalan.

“Sedangkan sisanya seperti hidup segan, mati tak mau. Yang seperti ini tak boleh dibiarkan begitu saja. Bayangkan (BUMD) itu dibiayai negara tiap tahunnya,” ujar Marinus dalam pertemuan dengan BPKP, BPK RI dan perwakilan Kemenkeu di Surabaya, Jawa Timur, Senin, 29 April 2024.

Menurut Marinus, ada potensi pemborosan uang negara hingga ratusan miliar dari alokasi dana bagi BUMD yang setiap entitasnya paling tidak bisa memperoleh dana setidaknya Rp5 miliar.

“Ini kan pemborosan. Katakanlah di Jatim ini ada 100 BUMD yang tidak operasional lagi, berapa banyak dana yang terpakai sia-sia seperti itu,” ungkap Marinus.

Artikel lain

Bagaimana Mengelola BUMDes Menjadi Sukses

DPR Tunggu Surpres RUU Pilkada, Jadwal Pilkada Masih November 2024

Selamat Jalan Penyair Joko Pinurbo, Ibadah Puisimu Paripurna

Lebih lanjut dikatakannya, dana yang tak efektif itu dapat disalurkan ke sektor yang lebih tepat.

“Dana itu bisa difokuskan untuk pembangunan infrastruktur juga ekonomi kita, supaya berdampak bagi masyarakat luas,” ungkapnya.

Anggota DPR RI dari Dapil Banten III ini, menyatakan, sebenarnya “penyakit” BUMD seperti ini juga menjangkit di banyak provinsi. Misalnya, akibat pergantian pemimpin daerah yang tak sevisi dengan pemimpin sebelumnya, menyebabkan BUMD yang sudah eksis di periode sebelumnya tak berlanjut lagi karena perbedaan visi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Artikel lain

Ferrari dan Daffa Anggota Polri Aktif Perkuat Timnas U23 Piala Asia

Ini Daftar Pemenang Undian Nasional Tabungan Simpeda Periode Kedua Tahun 2024

Pesta Liquid Ganja Selebgram dan Atlet E-Sport Terendus Polisi

“Nah ini yang harus tegas ditegakkan. Kalau ada temuan dari hasil pemeriksaan seperti ini, pemerintah terkait harus tegas. Kalau tidak layak, maka langsung tutup saja BUMD nya. Tinggal perintah saja,” tandasnya. (Rep-02)

Sumber: DPR RI