RIENEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akhirnya mengambil langkah tegas merespons laporan warga soal kemacetan dan parkir liar kendaraan angkutan barang di kawasan Simpang Tunggu Aliyang dan Jalan Mayor Alianyang, Kubu Raya.
Bupati Sujiwo melarang kendaraan berat parkir di sekitar Tugu Ali Anyang, merupakan ikon sejarah penting Kalimantan Barat. Sementara Wakil Bupati Sukiryanto mengunci penataan melalui penandatanganan MoU penertiban parker kendaraan angkutan barang.
Kawasan Simpang Tunggu Aliyang yang berada di sekitar Tugu Ali Anyang kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Selain kemacetan akibat kendaraan besar parkir di badan jalan, aktivitas bongkar muat barang turut memperparah kemacetan arus lalu lintas.
Tugu Ali Anyang berdiri di pertigaan Jalan Raya Trans Kalimantan, itu merupakan monumen perjuangan masyarakat Kalimantan Barat dalam mengusir penjajah Belanda. Namun, kesemrawutan parkir dinilai merusak citra kawasan bersejarah tersebut.
“Kami hampir setiap hari menerima laporan dari masyarakat. Jalan ini tidak boleh dijadikan tempat parkir, apalagi sampai bongkar muat barang. Itu bisa menimbulkan kekacauan,” ungkap Bupati Sujiwo.
Ia meminta camat serta perangkat daerah untuk memastikan sopir truk dan mobil teronton tidak lagi memanfaatkan badan jalan sebagai tempat berhenti.
Sujiwo mengultimatum kepada pemilik truk dan kendaraan terbengkalai yang memadati sepanjang Jalan Mayor Alianyang, Kecamatan Sungai Ambawang, Kubu Raya. Pemkab Kubu Raya menilai keberadaan kendaraan-kendaraan mangkrak tersebut mengganggu estetika kota, dan menghambat rencana penataan kawasan.
Bupati Kubu Raya melihat langsung deretan kendaraan yang dibiarkan berkarat dan berdebu di sepanjang Jalan Alianyang. Di antara kendaraan tersebut, tampak satu kendaraan bernomor polisi 8975 AM yang bahkan ditempeli tulisan dijual. Kondisi di kawasan itu telah berlangsung selama bertahun-tahun.
“Banyak kendaraan parkir liar yang sudah berada di lokasi ini bertahun-tahun,” kata Sujiwo saat meninjau lokasi pada Senin, 8 Desember 2025.
Keberadaan kendaraan tersebut bukan hanya menciptakan kesan kumuh, tetapi juga menghambat rencana penataan kawasan yang sedang digarap pemerintah daerah. Sujiwo meminta masyarakat yang merasa memiliki kendaraan itu segera bertanggung jawab dan memindahkannya.
“Segera ditarik dan dipindahkan, karena Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sedang melakukan penataan,” tegasnya.
Apabila upaya persuasif melalui media sosial dan pemberitahuan langsung di lapangan tidak mendapatkan respons, kata Sujiwo, pemerintah daerah tidak akan ragu bertindak lebih tegas.
“Kalau tidak ada tanggapan, nanti Dinas Perhubungan dengan dasar TKP bersama kepolisian akan melakukan penarikan seluruh mobil yang ada di sepanjang ini,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah menyiapkan lokasi penampungan kendaraan tersebut di kawasan Borneo Bisnis Icon, sebagai langkah lokalisir kendaraan-kendaraan hasil penertiban. Dengan adanya lokasi khusus, penarikan kendaraan nantinya dapat dilakukan secara terukur dan bertahap.
Sujiwo menyinggung keberadaan kendaraan besar, termasuk truk gandeng dan trailer, yang selama ini justru menjadi penyumbang terbesar masalah visual kawasan.
“Ini sudah tahunan. Bertahun-tahun ada di sini. Saya minta tolong, terutama untuk truk-truk gandeng di sana, tolong segera dipindahkan atau diurus,” ujarnya.
Penertiban kendaraan mangkrak menjadi salah satu langkah pemerintah Kabupaten Kubu Raya memperindah wajah kota sekaligus menciptakan tata ruang yang tertib dan nyaman.
Penataan kawasan hanya dapat berjalan optimal bila masyarakat turut serta menjaga lingkungan bersama. Pemilik kendaraan kini menunggu waktu sebelum petugas benar-benar turun menarik seluruh unit di sepanjang Jalan Alianyang.
MoU Parkir Kendaraan Angkutan Barang
Selain penertiban langsung di lapangan, penyelesaian masalah parkir liar juga diperkuat melalui jalur kelembagaan. Pemkab Kubu Raya akhirnya mengambil langkah konkret menanggapi keresahan warga terkait maraknya parkir liar kendaraan angkutan barang di kawasan Jalan Mayor Alianyang, Kecamatan Ambawang.
Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Asosiasi Kendaraan Angkutan Barang dengan Borneo Bisnis Icon, disaksikan Wakil Bupati Sukiryanto di Ruang Pamong Praja 1, Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa, 9 Desember 2025, menjadi titik awal penataan ulang parkir demi ketertiban dan kenyamanan publik.
Sukiryanto menegaskan, MoU ini bertujuan mengatur lokasi parkir kendaraan angkutan barang di sepanjang Jalan Mayor Alianyang. Kesepakatan tersebut diharapkan dapat mengakhiri kesemrawutan parkir serta menekan gangguan lalu lintas dan kenyamanan warga.
Ia menekankan bahwa regulasi yang kuat menjadi pilar penting agar penataan berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan baru.
“Kami sangat mendukung MoU ini, namun perlu diingat bahwa dasar hukum yang jelas harus menjadi landasan kita. Di era digital seperti sekarang, isu sekecil apa pun bisa cepat menyebar dan viral. Oleh karena itu, kami memastikan perizinan parkir ini sudah jelas dan aman,” ujar Sukiryanto.
Sukiryanto mengingatkan bahwa MoU bukan sekadar dokumen formalitas, melainkan harus diperkuat dengan komitmen nyata dari seluruh pihak. Pemkab Kubu Raya, melalui Dinas Perhubungan akan mengambil peran penuh dalam memastikan operasional lokasi parkir yang telah disepakati sekaligus menegakkan aturan secara tegas.
“Setelah MoU ini, kami tidak akan berhenti begitu saja. Jika parkir sudah disediakan dan aturan sudah jelas, Dinas Perhubungan akan memiliki dasar hukum untuk menindak tegas pelanggaran parkir yang terjadi,” tegasnya.
Terkait kekhawatiran sebagian pihak bahwa kebijakan penataan parkir akan membebani sopir atau pengusaha angkutan barang, Sukiryanto menepis anggapan tersebut. Ditegaskannya, pemerintah justru ingin menciptakan keberimbangan agar roda usaha tetap berjalan tanpa mengorbankan kenyamanan warga.
“Jumlah pengusaha atau sopir yang parkir mungkin hanya ratusan, tetapi masyarakat yang terdampak bisa mencapai puluhan ribu orang. Kami tidak ingin hanya mendengarkan keluhan pengusaha, tetapi juga harus memperhatikan keluhan masyarakat yang merasa terganggu,” katanya.
Menurut Sukiryanto, MoU ini mencerminkan keseriusan Pemkab Kubu Raya dalam menata tata kelola parkir angkutan barang di Kecamatan Ambawang. Namun, pekerjaan ini mulai dari pengawasan, konsistensi penegakan aturan.
“Jika berjalan efektif, kebijakan ini bukan hanya menata lalu lintas, tetapi juga mengembalikan rasa nyaman masyarakat di sepanjang ruas Jalan Mayor Alianyang,” pungkasnya. (Rep-Jis)
