RIENEWS.COM – Bupati Karo Terkelin Brahmana tampak kecewa denan hasil kinerja pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dalam penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pada Semester I Tahun Anggaran 2019.
Hal ini disampaikan Terkelin saat menggelar rapat evaluasi pelaksanaan APBD Semester I 2019.
“Perlu saya sampaikan sesuai gambaran evaluasi. Para OPD masih lamban melakukan serapan anggaran dan belum menunjukkan lompatan akselerasi yang signifikan. Pencapaian kita juga tidak jauh berbeda dengan kondisi pelaksanaan anggaran pada Tahun Anggaran 2018. Ini dapat ditandai dengan pencapaian serapan belanja langsung sampai dengan semester I baik pada Tahun Anggaran 2018 yang lalu maupun pada Tahun Anggaran 2019 ini hanya berkisar pada angka 10 persen sampai dengan 12 persen dari total belanja langsung,” kata Terkelin.
Rapat evaluasi pelaksanaan APBD Semester I TA 2019, dihadiri Wakil Bupati Karo Cory Seriwaty br Sebayang, Sekda Terkelin Kamperas Purba, Asisiten I Pemerintahan Suang Karokaro, Asisiten III Mulianta Tarigan, Plt Asisten II Gelora Fajar Purba, pimpinan OPD Pemkab Karo, para camat se-Kabupaten Karo.
Menurut Terkelin, hal ini terjadi disebabkan belum adanya kemauan dan kemampuan mengubah pola pikir dan pola kerja.
Baca Berita:
Bupati Karo Respons Wacana JKP Bangun Tugu Revolusi Mental
Karang Taruna Sukadame Soroti Pekerjaan Jalan
“Yang Ingin saya sampaikan adalah bahwa ternyata kita belum juga mau dan mampu untuk merubah pola pikir dan pola kerja kita menjadi lebih komprehensif, konkret dan integrative,” ucap Terkelin dihadapan peserta rapat yang digelar di lantai tiga Kantor Bupati Karo, Selasa 3 September 2019.
Dia mengaku, sudah sering, bolak-balik mengingatkan kepada para OPD agar menanamkan budaya kerja; bersinergi, konsistensi perencanaan dan penganggaran dengan korelasi kinerja.
“Namun belum menunjukkan, sehingga masih saja terjadi ketidakdisplinan pelaksanaan dan penatausahaan anggaran. Bahkan evaluasi dan monitoring internal masih saja menjadi ruang gelap dalam pola pelaksanaan APBD hingga saat ini,” tegasnya.
Dikatakannya, penyusunan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan masih menggunakan konsep money follows function dengan pendekatan tradisional budgeting.
“Ini kunci utama poros alokasi anggaran. Jadi ini wajib kita pacu,” katanya.
Terkelin menekankan, Pemda Karo sudah menggaungkan konsep money follows program dengan pendekatan holistik , integratif , tematik dan spasial.
“Konsep money follows program merupakan konsep penganggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas Nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
“Dalam kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada para mitra Pemerintah Kabupaten Karo, pihak perbankan dan PT Taspen yang telah menyampaikan gagasan dan program-program inovatifnya. Dengan adanya dukungan program-program inovatif tersebut, dan khususnya terkait penerapan elektronifikasi transaksi dalam mengelola keuangan daerah akan memaksimalkan optimalisasi pelaksanaan APBD,” pungkas Terkelin.
Penghargaan Wajib Pajak Terbaik 2019
Di sela rapat evaluasi pelaksanaan APBD Semester I Tahun Anggaran 2019, Bupati Karo Terkelin Brahmana mengapresiasi wajib pajak (WP), yang memperoleh penghargaan kategori Terbaik WP Tahun 2019.
“Sebelum saya akhir sambutan saya ini. Atas nama Pemda Karo kami ucapkan selamat bagi yang telah terpilih dan diberikan penghargaan Terbaik Wajib Pajak Tahun 2019. Bagi OPD dan kalangan umum, hotel dan rumah makan,” kata Bupati Karo.
Penerima WP Tahun 2019 khusus untuk umum, rumah makan Puncak Resto Peceren, Grand Hotel Mutiara Peceren , rumah makan Budiaman Berastagi. Sedangkan untuk OPD Pemkab Karo, diperoleh Camat Kabanjahe, Rumah Sakit Umum Kabanjahe, Dinas BPKPAD.
Perwakilan dari RM Resto Puncak Berastagi, Risna Juwita br Sitepu berterimakasih kepada Pemda Karo yang telah memilihnya sebagai WP Tahun 2019 terbaik.
“Terima kasih, Pemkab Karo memilih kami di antara yang membayar pajak untuk PAD Tahun 2019. Kami apresiasi dan sekaligus menambah semangat kami untuk berkontribusi terus kepada Pemda Karo,” katanya.
Hal senada disampaikan Linda Hartati dari RM Budiaman, Terima br Ginting dari Hotel Grand Mutiara.
“Kami selalu mendukung Pemda Karo dalam hal wajib pajak. Melalui inilah kami bisa membangun Karo dengan masuknya wajib pajak usaha yang kami kelola ke Kas PAD Kabupaten Karo,” ujar Linda dan Terima br Ginting. (Rep-01)
