Akhir Tahun Pengungsi Sinabung Tidak Posko

oleh -1.217 Kali Dibaca
Terkelin Brahmana saat bersama dengan pihak BNPB, BPBD Provinsi Sumut serta lainnya membincangkan wacana Huntpa buat korban erupsi Gunung Sinabung.
Terkelin Brahmana saat bersama dengan pihak BNPB, BPBD Provinsi Sumut serta lainnya membincangkan wacana Huntpa buat korban erupsi Gunung Sinabung.

Erupsi Gunung Sinabung hingga sampai saat ini masih terjadi, membuat pemerintah pusat tidak bosan mengadakan rapat kordinasi (Rakor)  yang dimotori oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial, dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, Masmun Yan Mangesa, Selasa 5 September 2017 di jalan Gatot Subroto,  Hotel Putra Mulia  Medan.

Masmun Yan Mangesa mengungkapkan, Pemkab Karo mempunyai untuk batas akhir pelaksanaan rencana aksi penanganan korban erupsi Gunung Sinabung segera berakhir pada 31 Desember 2017, untuk itu saya minta BPBD Karo agar melakukan progres kedepan untuk menyelesaikan penangaan batas akhir ini.

Bupati Karo, Terkelin Brahmana mengutarakan, untuk penanganan pengungsi yang sampai sekarang ,saya monitoring, dan tetap mengawasi pihak BPBD serta terus menerus mendorong  agar pihak BPBD Karo sampai batas akhir 31 Desember 2017 tidak ada lagi pengungsi -pengungsi berada lagi di posko – posko, nanti semuanya sesuai Renaksi (rencana aksi) dari pemerintah pusat (BNPB) akan ” Clear and Clean”  sehingga zero ( kosong)  pengungsi di tenda – tenda,  posko dan jambur.
Kalak BPBD Karo Ir.Martin Sitepu memaparkan Pelaksanaa relokasi tahap I (370) KK telah selesai 100 persen berupa Huntap, Fasum, Fasos dan lahan usaha tani. Relokasi tahap II (1.682 ) KK, masih terus berlangsung dan akan  masuk tahap III Relokasi Mandiri  jumlah 2.592 KK di 8 posko sudah di validitasi, jadi ini semuanya akan dikembalikan tidak ada lagi tinggal dalam  posko posko yang mana telah disinggung oleh Bupati Karo tadi harus pengungsi Zero (kosong) ,dan nama nama pengungsi sudah di SK kan oleh Bupati Karo.

Kepala BPBD Provinsi, Riadil Akhir Lubis meminta agar pihak BPBD Karo mendata kembali jumlah yang tersebar dalam 8 posko baik mengenai kebutuhan makan dan minum, biaya pembinaan jika dipindahkan serta termasuk sewa rumah dan lahan dan lain- lain. BPBD Karo segera validitasi supaya tahu berapa anggaran yang akan dikucurkan, pihak BPBD Provinsi membantu. [BAY]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *