“Artinya peserta non-aktif JKN ini sebagian besarnya menunggak iuran. Penyebabnya antara lain karena miskin, karena di-PHK, karena kesulitan ekonomi,” tegasnya.
Dia berpendapat agar anggaran negara digunakan untuk subsidi keluarga korban PHK dan pelunasan tunggakan BPJS sehingga masyarakat tidak berhutang di pinjol.
Netty menilai, kritik dari masyarakat terhadap pembengkakan biaya peringatan HUT RI di IKN merupakan keniscayaan. Netty juga meminta pemerintah transparan agar total anggaran pelaksanaan peringatan HUT ke-79 RI dapat dibuka ke publik, termasuk biaya acara di IKN.
“Pemerintah sibuk euforia dengan membuat acara di IKN, sementara kesulitan rakyatnya terabaikan. Padahal peringatan kemerdekaan Indonesia bisa dilakukan dengan cara sederhana tapi sarat makna. Masyarakat harus tahu berapa jumlah biayanya. Sampaikan pada publik secara transparan,” imbuhnya.
Pemeritah menjelaskan membengkaknya anggaran HUT RI yang ke-79 lantaran dilakukan di dua tempat, yaitu Jakarta dan IKN, Kalimantan Timur.
Artikel lain
Platform OCA Telkom Bikin CRM Perusahaan Lebih Optimal
Sertifikat Halal Produk UMKM Tingkatkan Kepercayaan Konsumen
Rizki Juliansyah Cetak Rekor Pertama Cabor Angkat Besi Raih Emas Olimpiade
Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata menjelaskan telah disiapkan anggaran sebesar Rp87 miliar. Anggaran ini naik dibandingkan upacara HUT RI di Jakarta tahun lalu sebesar Rp53 miliar. (Rep-02)
Sumber: DPR RI
