Catatan Sejarah Baru, Pemkab Karo Raih WTP LKPD 2019

oleh -73 Kali Dibaca
Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara Eydu Oktain Panjaitan menyerahkan hasil pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2019 kepada Bupati Karo Terkelin Brahmana dan Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan. [Foto Ist | Rienews]

RIENEWS.COM – Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara Eydu Oktain Panjaitan menyatakan Pemerintah Kabupaten Karo mencatat sejarah baru dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019. BPK RI Perwakilan Sumatera Utara memberikan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk LKPD 2019.

“Dalam  catatan sejarah baru kali ini Pemda Karo meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Tentu ini berdasarkan mekanisme dan bukti hasil pemeriksaan yang diperoleh tim BPK,” ujar Eydu Oktan Panjaiatan saat menyerahkan LKPD 2019 kepada Bupati Karo Terkelin Brahmana, di Kantor BPK RI Perwakilan Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, pada Senin 29 Juni 2020.

Eydu menyebutkan, ada empat indikator yang menjadi faktor penentu Pemda mendapat opini WTP. Pertama; penentuan opini WTP harus didasarkan pada kesesuaian dengan indikator tersebut. Kedua; pengungkapan informasi di laporan keuangan harus jelas dan detail. Ketiga; adalah keefektifan sistem pengendalian internal, dan keempat; pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Baca Berita: 

Pemkab Karo Akui Ada Peran Penting Bob Andika Atasi Krisis Air Bersih

Bupati Karo Puji Gotong-Royong Normalisasi Irigasi Desa Sukatendel

“Kriteria di atas, sudah cukup dan tepat, BPK menilai Pemkab Karo masih dalam  ambang batas kewajaran, sehingga diberikan opini WTP. Ini merupakan suatu prestasi sehingga untuk di tahun berikutnya, LKPD tersebut dapat dipertahankan menjadi lebih baik tanpa ada catatan,” tegas Eydu.

Bupati Karo Terkelin Brahmana berterimakasih kepada seluruh tim BPK Perwakilan Sumatera Utara yang telah memberikan hasil LKPD Tahun Anggaran 2019 dengan predikat opini WTP.

Terkelin mengaku sangat senang dan gembira dengan peraihan WTP tersebut di saat pandemi Covid-19 masih terjadi di Kabupaten Karo.

“Di satu sisi, Pemda Karo meraih opini WTP yang diberikan oleh  BPK. Ini adalah luar biasa, sebagaimana tadi disebutkan menurut catatan BPK, belum pernah Pemkab Karo meriah WTP. Baru pertama kali ini,” katanya.

Keberhasilan ini, sebut Terkelin, tentu atas kerja sama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Inspeketorat sekarang ini dan Dinas Pendapaatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD), siang-malam menyusun rencana hasil laporan. Ditambah komunikasi yang baik antara Pemda Karo dengan BPK. Pun begitu, saran dan masukan dari pihak BPK, cukup baik sebagai pemicu kedepannya agar Pemkab Karo lebih gigih lagi dengan mengurangi catatan ambang batas kewajaran dalam meraih opini (WTP),” pungkas Terkelin.

Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan turut menghadiri penyerahan LKPD tersebut, mengaku turut bangga atas raihan opini WTP LKPD 2019.

“Ini suatu kebanggaan yang kami alami, sudah naik satu tingkat dari WDP (Wajar Dengan Pengecualian ) ke tingkat WTP,” katanya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Karo Philemon Brahmana menegaskan, perolehan WTP dari BPK RI Perwakilan Sumatera Utara bagi Pemkab Karo adalah yang pertama kalinya. (Rep-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *