RIENEWS.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) Sofyan Djalil menegaskan, percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan akan memberikan kepastian hukum. Hal lainnya, percepatan pengesahan RUU Pertanahan, mempermudah penataan hak dan guna tanah.
“Dengan disahkannya RUU Pertanahan tersebut maka akan memberikan kepastian hukum, kemudahan memperoleh sertifikat hak, dan mempermudah penataan hak dan guna tanah sesuai dengan reforma agraria,” tegas Menteri ATR-BPN Sofyan Djalil dalam pertemuan dengan Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI).
Menurut Sofyan Djalil, Pemerintah menargetkan pengesahan RUU Pertanahan disahkan dalam tahun ini, 2018.
Hal itu diungkapkan Menteri Sofyan Djalil saat menerima kedatangan Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata, Wakil Ketua Umum DPP REI Bidang Tata Ruang Harie Ganie, Wakil Ketua Umum Bidang Pertanahan Adri Istambul Lingga Gayo, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Perundang-undangan Iqnesj Kemalawarta, dan Direktur Eksekutif DPP REI Dani Muttaqien, Jumat 8 Juni 2018.
KLIK: Petani Kopi Karo Kecewa Dengan Bantuan Pembasmi Hama
Menteri Sofyan Djalil menegaskan dengan adanya Undang-Undang Pertanahan dapat menunjang kinerja program kerakyatan Kementerian ATR-BPN, seperti program percepatan sertifikasi lahan.
Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata yang juga Presiden FIABCI Asia Pasifik, mendukung Pemerintah dalam percepatan dan pengesahan RUU Pertanahan.
“Kami merasakan pelayanan sertifikasi tanah di Kantor ATR-BPN saat ini sudah semakin baik, dan hal itu perlu diketahui oleh investor dari seluruh dunia yang akan berkumpul di Bali. Oleh karena itu, REI mengundang dan memohon kesediaan Menteri ATR-BPN untuk hadir pada FIABCI Desember Meeting and Global Business Summit 2018,” kata Soelaeman dalam siarang pers yang diterima Redaksi, Sabtu 9 Juni 2018.
Event kelas dunia yang diperkirakan dihadiri 1.500 investor dunia tersebut akan digelar di Bali, dari 7-10 Desember 2018. Menteri Sofyan Djalil diharapkan berkenan menjadi salah satu narasumber pada kegiatan yang untuk pertama kalinya diadakan di luar benua Eropa.
Dalam kesempatan itu, Soelaeman menyampaikan kepada Menteri Sofyan Djalil, bahwa DPP REI dalam menjembatani kepentingan anggota di seluruh daerah terkait pelayanan dengan Kantor ATR-BPN telah menugaskan Wakil Ketua Umum Bidang Pertanahan Adri Istambul Lingga Gayo untuk berkeliling daerah, sedangkan untuk koordinasi terkait tata ruang telah ditugaskan Wakil Ketua Umum Bidang Tata Ruang Hari Ganie.
Kemudian untuk koordinasi regulasi dan Perundang-undangan ditugaskan Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Ignesj Kemalawarta serta untuk urusan koordinasi promosi potensi investasi asing dan hubungan REI dengan lembaga internasional ditugaskan kepada Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri Rusmin Lawin.
Sofyan Djalil didampingi Sekretaris Kementerian ATR-BPN Himawan Arief Sugoto, menyambut gembira dan mendukung tema yang diusung DPP REI pada FIABCI Desember Meeting and Global Business Summit 2018 di Bali, khususnya yang menjadikan “Program Sejuta Rumah” sebagai rule model untuk penyediaan affordable housing di dunia.
Sebelumnya, DPP REI juga telah diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara.
Dalam pertemuan selama sekitar satu jam tersebut Presiden Jokowi juga menyampaikan kesediaannya untuk membuka dan menjadi pembicara utama (keynote speech) FIABCI Desember Meeting and Global Business Summit 2018 di Bali pada 8 Desember 2018.
“Presiden nantinya akan menyampaikan soal Program Sejuta Rumah dan pemenuhan hunian layak terjangkau bagi MBR di Indonesia dengan melibatkan peran swasta. Dimana diharapkan bisa menjadi percontohan dunia,” papar Totok Lusida, Sekretaris Jenderal DPP REI. (Red | *)
