“Berkaca dari buruknya layanan masyair tahun lalu, ironis apabila pengelola layanan tersebut mendapat penghargaan dari Arab Saudi. Sebaliknya, ini perlu jadi alat tekan kita dalam negosiasi dengan perusahaan pengelola layanan masyair. Jadi bisa diperoleh biaya serasional mungkin. Kita sudah dirugikan tahun lalu, mestinya bisa menuntut lebih untuk tahun ini, baik dari segi harga maupun layanan,” tegas Wisnu.
Terakhir, Wisnu kembali mendorong agar Kemenag membuka kesempatan luas bagi mahasiswa Indonesia di Timur Tengah untuk menjadi tenaga musiman (temus) haji pada penyelenggaraan haji tahun 1445H.
Apalagi pada tahun-tahun sebelumnya, mereka terbukti punya kapasitas dari segi bahasa maupun pengalaman kerja yang efektif di lapangan dalam melayani para jemaah. Dengan memaksimalkan dan memberdayakan mereka, diharapkan bisa menjadi alternatif atas berkurangnya tenaga petugas haji Indonesia.
“Meskipun kami tetap mendesak agar jumlah petugas haji ditambah,” kata Wisnu.
Alasan Nilai Kurs Naik
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief menjelaskan, usulan kenaikan BPIH 2024 berdasarka sejumlah faktor penyebab. Antara lain kenaikan kurs, baik Dolar maupun Riyal, dan penambahan layanan.
Biaya Haji 2023 disepakati dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp15.150 dan 1 SAR sebesar Rp4.040. Sementara Usulan Biaya Haji 2024 disusun dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp16.000 dan 1 SAR sebesar Rp4.266.
“Dalam skema Panja akan dibahas bersama dengan ahli keuangan untuk menentukan kurs yang paling tepat pada asumsi berapa,” ujar Hilman.
Selisih kurs berdampak pada kenaikan biaya layanan yang bisa diklasifikasikan dalam tiga jenis. Pertama, layanan yang harganya tetap atau sama dengan tahun 2023. Misalnya, biaya transportasi bus salawat diusulkan sama dengan 2023, sebesar SAR146.
“Tapi asumsi nilai kursnya berbeda, sehingga ada kenaikan dalam usulan,” sebut Hilman.
Kedua, kenaikan usulan karena biaya layanan memang naik dibanding tahun lalu dan selisih kurs. Misalnya, akomodasi di Madinah dan Makkah. Tahun lalu disepakati hanya 44 kali makan, kemudian bisa disesuaikan menjadi 66 kali makan.
“Tahun ini kami usulkan menjadi 84 kali makan, dengan rincian 3 kali makan selama 28 hari,” kata Hilman.
Usulan BPIH 2024 masih akan dibahas bersama Panja yang beranggotakan pihak pemerintah dan DPR sekitar 1-2 bulan. Panja akan melakukan serangkaian rapat, termasuk rapat membahas asumsi kurs yang paling ideal. Panja juga akan melakukan pengecekan harga layanan, baik di dalam negeri maupun di Saudi.
Ada sejumlah komponen layanan dalam usulan BPIH 2024, yaitu biaya penerbangan, pelayanan akomodasi, pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi, pelayanan di Arafah – Muzdalifah – Mina (Armuzna), pelindungan, pelayanan di embarkasi atau debarkasi, pelayanan keimigrasian, premi asuransi dan pelindungan lainnya, dokumen perjalanan, biaya hidup, pembinaan jemaah haji di Tanah Air dan di Arab Saudi, pelayanan umum di dalam negeri dan di Arab Saudi, serta pengelolaan BPIH.
Artikel lain
Linda Sosok Inspiratif Prudential Syariah, Membantu Klaim Nasabah Rp5,8 Miliar
Tim Advokasi untuk Demokrasi Sebut Tuntutan Fatia-Haris Jauh dari Objektif
Surat Terbuka MER-C Kepada Presiden Jokowi: Selamatkan RS Indonesia dan Jalur Gaza
“Nantinya akan disepakati berapa biaya haji 2024, biaya yang harus dibayar jamaah dan yang bersumber dari nilai manfaat,” ucap Hilman. (Rep-04)
Sumber: DPR, Kementerian Agama