Ini Sebab Pembangunan RSU Baru Milik Pemkab Karo Terkendala

oleh -340 Kali Dibaca
Pertemuan Moderamen GBKP dengan Bupati Karo menyoal pembangunan RSU baru dan pengembalian aset milik Moderamen GBKP. [Foto Ist | Rienews]

RIENEWS.COM – Rencana pengembalian aset lahan milik Moderamen Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) yang saat ini dimanfaatkan sebagai RSUD Kabanjahe, terkendala. Salah satu penyebabnya, rencana pembangunan atau relokasi RSU hingga kini belum dapat direalisasikan.

Hal ini terungkap dalam pertemuan Moderamen GBKP dengan Pemerintah Kabupaten Karo pada Selasa pagi, 3 Maret 2020, di Kantor Bupati Karo. Pertemuan itu dihadiri Ketua Moderamen GBKP, Pdt Agustinus Purba, Bupati Karo Terkelin Brahmana dan Direktur RSU Kabanjahe Arjuna Wijaya.

Dalam pertemuan itu, Ketua Moderamen GBKP meminta penjelasan dari Bupati Karo Terkelin Brahmana tentang penyebab belum direalisasikannya pembangunan RSU yang baru.

“Bagaimana tanah RSUD yang sekarang dapat GBKP dikuasai kembali kalau pihak Pemkab sendiri belum membangun RSUD yang baru,” tuturnya.

Simak Berita: Bupati Karo-Moderamen GBKP Teken Perjanjian Pinjam Pakai RSU Kabanjahe

Padahal sebelumnya, Pemkab Karo telah melobi dan mengajukan pendanaan kepada Kementerian Kesehatan dalam pembangunan rumah sakit baru milik Pemkab Karo.

Bupati Karo Terkelin Brahmana memaklumi permintaan penjelasan dari Moderamen GBKP.

Baca Berita: 

Perampok Ini Bawa Kabur Mobil dan Seorang Perempuan

Bupati Karo Ingatkan Soal Mekanisme Penyaluran Dana Desa 2020

“Kami pihak Pemkab Karo memahami kegelisahan dari pihak Moderamen GBKP, karena pembangunan RSUD milik Pemkab Karo belum terbangun di lokasi yang baru di Desa Rumka Kabanjahe,” ujar Terkelin.

Bupati menuturkan, bahwa rencana pembangunan RSU baru telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Karo, dan juga telah dilakukan studi kelayakan yang anggarannya ditampung di APBD 2019.

Direktur RSUD Kabanjahe, Arjuna  Wijaya menuturkan, sebab terkendalanya pembangunan  RSU baru di atas lahan seluas 4 hektar di Desa Rumka dilatari adanya Pansus DPRD Karo. Hal ini, menghambat realisasi tahapan pembangunan meski studi kelayakan telah dilakukan.

“Ketika hendak kita lakukan pembangunan fisik RSUD dengan anggaran APBD TA. 2019 sebesar Rp3 miliar terkendala karena adanya Pansus DPRD Karo di tahun 2019 lalu,” katanya.

Arjuna berharap adanya pertemuan antara DPRD Karo, Pemkab Karo dan Moderamen GBKP untuk mencari solusi agar terealisasi pembangunan RSUD yang baru. (Rep-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *