Jalan Panjang Ahli Waris PT Moeis Lawan Mafia Hukum

oleh -1.797 Kali Dibaca
Ahlir waris yang juga Direktur PT. Moeis, Zulkarnain Nasution. [Foto Ist | Rienews]

RIENEWS.COMAhli waris PT. Moeis, Zulkarnain Nasution mendeklarasikan perlawanan terhadap mafia hukum, untuk kembali mengambilalih aset PT. Moeis yang berada di sejumlah daerah hingga di negeri jiran, Malaysia.

Zulkarnain Nasution selaku Direktur PT. Moeis, telah memenangkan perkara hukum melawan H.Muchrid Nasution cs hingga tingkat kasasi Mahkamah Agung.

Namun kenyataannya, Zulkarnain hingga kini belum dapat menguasai aset PT. Moeis, akibat adanya praktik mafia.

“Bertahun-tahun kami jadi korban  permainan para mafia, sehingga putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2011 baru dapat saya peroleh salinannya pertengahan tahun 2014 lalu. Persekongkolan para mafia itu berhasil menguasai secara tidak sah seluruh aset PT. Moeis,” ungkap Zulkarnain, Rabu 4 Juli 2018.

Berita Terkait: Direktur PT Moeis Minta Jokowi Berantas Mafia Tanah di Sumut

Berita Populer: Lokasi Wisata Air Terjun Sampuren Putih “Makan” Korban

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 1262 K/Pdt/2011 menguatkan putusan putusan  PN Medan No: 124/Pdt.G/2009/Pengadilan Negeri Medan tangggal 9 Oktober 2009, putusan PT. Medan No: 423/Pdt/2009 tanggal 20 Januari 2010.

Putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1262 K/Pdt/2011, tanggal 29 November 2011, telah menolak permohonan kasasi H. Muchrid Nasution cs sebagai tergugat/pembanding I, dan turut tergugat I/pembanding II, melawan Dahlina Nasution–Zulkarnain Nasution dan kawan–kawan.

Adapun poin putusan tersebut, berisi perintah agar H. Mochrid Nasution memberi ganti rugi dan pembayaran keuntungan lahan kebun sebesar Rp 17 miliar  kepada Dahlina–Zulkarnain Nasution dan kawan–kawan, selama Mochrid Nasution menguasai lahan Perkebunan PT. Moeis Siparepare.

Pihaknya juga memperoleh  salinan Surat Penetapan No. 124/Pdt.G/2009/Pengadilan Negeri Medan sebagai kelanjutan Surat Putusan Pelaksanaan Sita Jamin No. W2.U1/1923/Pdt.04.10/VIII/2009 tanggal 8 Agustus 2009 dari PN Medan, yang meminta bantuan pelaksanaan sita jamin kepada Pengadilan Negeri Kisaran.

Ditegaskan Zulkarnain, seluruh akta yang dibuat saat sengketa peradilan, sebelum keluarnya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan berkaitan dengan keberadaan saham–saham PT. Moeis telah batal atas nama hukum.

PT Moeis yang bergerak di bidang perkebunan di Desa Pare-pare, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara (pemekaran dari Kabupaten Asahan), memiliki sejumlah aset yang terdiri dari tanah, lahan perkebunan, gedung perkantoran dan bangunan, tersebar di sejumlah kota hingga Malaysia.

Keseluruhan aset–aset PT. Moeis berupa perkebunan Siparepare seluas 1.073 haktare di Pare–pare, tiga unit pintu rumah toko di Jalan Palang Merah No. 100 – 104 Medan, tanah seluas 1. 834 meter persegi  di Jalan K.L. Yos Sudarso Medan, 250 unit perumahan di Muka Kuning, Batam, Gedung Sopo Godang PT. Moesi di Jalan Raden Saleh Raya No. 17 Jakarta.

Perkebunan kelapa sawit seluas 200 hektare di  Bengkulu, tanah dan bangunan rumah tinggal seluas 1.000 meter persegi di Street Panglima Sekyen, Syah Alam Selangor, Malaysia, serta tanah dan rumah di Perumahan Pondok Gede Blok B2.

Ironisnya, saat sengketa hukum sedang berlangsung, sebut Zulkarnain, aset PT. Moeis berupa Gedung Sopo Godang PT. Moeis di Jalan Raden Saleh Raya No. 17 Jakarta Pusat, digadaikan Oman Mardi alias Awi kepada Bank Kesawan di Jakarta.

Dalam menuntut keadilan, ahli waris PT. Moeis, telah menemui Susilo Bambang Yudhoyono saat menjabat Presiden Indonesia, dan Ketua Pengawasan Hakim Agung di Jakarta dan MayjenTNI (Purn) Timur F. Manurung.

Setelah menemui SBY, Zulkarnain memperoleh salinan putusan  atas perkara hukum yang ditempuhnya.

Zulkarnain mendesak Pengadilan Negeri Medan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung No. 1262 K/Pdt/2011, dilaksanakannya eksekusi. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *