Impor Sampah ke Indonesia Harus Dihentikan, Terkontaminasi B3
Sementara Kepala Seksi Pemeliharaan UPT Bina Marga Kabanjahe Sartono Sitepu menjelaskan, terkait pembangunan ruas jalan Simpang Tongkoh – Simpang Sinaman sudah diambil alih pihak Binamarga Sumut.
“Kondisi jalan yang belum kunjung diperbaiki karena belum ada serah terima aset,” kata Sartono.
Sutrisno Pangaribuan menyatakan akan segera mendukung dan mengawal tiga poin pembangunan infrastruktur itu sampai ke tingkat pusat. Rencananya, Komisi D DPRD Sumut akan ke Jakarta untuk bertemu pihak Bappenas dan Komisi V DPR pada juli 2019 mendatang.
“Agar hasil studi yang dilaksanakan pada 2020 adalah pembangunan jalan tol. Jadi akan kami kejar terus agar jalan alternatif Medan – Berastagi masuk program APBN,” kata Sutrisno.
Terkait jalan Desa Serdang Kecamatan Barus Jahe Kabupaten Karo – Rumah Liang Kabupaten Deliserdang, Komisi D DPRD Sumut menjanjikan akan membantu pembebasan lahan yang masuk kawasan hutan. Begitu juga mengurai kendala pembangunan ruas jalan Simpang Tongkoh – Simpang Sinaman yang hingga kini belum bisa dianggarkan karena belum ada penyerahan aset. Rencananya, Komisi D akan mengundang pihak Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumut untuk rapat pada 22 Juni 2019.
“Besok akan kami cek datanya. Apakah sudah terdaftar di Bappeda? Ini akan kami kejar,agar semuanya rampung,” kata Sutrisno.
Terkelin berharap Komisi D DPRD Sumut berkolaborasi dengan Pemkab Karo untuk merealisasikan poin-poin isu pembangunan infrastruktur jalan di Tanah Karo.
“Adanya dorongan dan sinergitas bersama, saya yakin Komisi D DPRD Sumut tidak diragukan lagi kiprahnya melobi dan mengawal ke jenjang pusat,” kata Terkelin.
Usai pertemuan, rombongan Komisi D DPRD Sumut didampingi Terkelin dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Karo meninjau pelebaran jalan di Desa Sumbul Kecamatan Kabanjahe. (Rep-01)
