Sengketa Lahan Relokasi Tahap III, Ini Solusi Bupati Karo

oleh -1.458 Kali Dibaca
Bupati Karo Terkelin Brahmana menghadiri Rakor penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi korban erupsi Sinabung di Kemenko PMK, Jakarta.

 

Bupati Karo Terkelin Brahmana menghadiri Rakor penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi korban erupsi Sinabung di Kemenko PMK, Jakarta.

RIENEWS.COM – Pembangunan pemukiman bagi korban erupsi Gunung Sinabung dalam program relokasi tahap III mengalami kendala. Lahan yang diproyeksikan untuk korban, kini bersengketa.

Hal itu diungkapkan Bupati Karo Terkelin Brahmana dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) diwakili Deputi I Bidang Lingkungan Hidup, Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Marsekal Muda (Purn)  Masmun Yan Manggesa, Senin 6 November 2017, di Jakarta.

“Lahan pemukiman tahap III yang izin IPK ( Izin Pemanfaatan Kayu) telah dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara seluas 90 Hektar, diklaim oleh warga Kacinambun adalah tanah mereka. Akhirnya kendala pembangunan belum terlaksana dan masih tertunda,” kata Terkelin.

Dikatakannya, saat ini Pemkab Karo sedang mengadakan dialog untuk mencari jalan keluar. (Baca: Kemenko PMK-Bupati Karo Rakor Relokasi Tahap II-III Korban Sinabung)

“Jika dibutuhkan ke depan Tim Pengendali Daerah (TPD ) terdiri dari Pusat (Kemenko PMK, BNPB dan Kementerian Kehutanan, Staf Presiden), Provinsi Sumatera Utara (Kepala BPBD Provsu dan Dinas kehutanan Provsu) dan Pemkab Karo (Sekda selaku BPBD ex officio) dan SKPD Pemkab Karo terkait lainnya secepatnya segera akan bekerja, dengan tujuannya tim  pengendali ini dapat bekerja dengan cepat, efisien, mengkordinasikan segala urusan penanganan Relokasi Erupsi Gunung Sinabung,” ujarnya.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Halen Purba dalam Rakor tersebut, menjelaskan historis lahan pemukiman tahap III.

Dikatakannya, sesuai catatan yang ada di Provinsu Sumatera Utara, tahun 1965 lahan tersebut seluas 1.500 hektar diserahkan ke Pemda Karo untuk ditanami pohon pinus. Kemudian tahun 2005 lahan tersebut oleh Pemda Karo, seluas 250 hektar dikeluarkan dan di-SK-kan untuk keperluan agropolitan.

“Nah permasalahan, ini warga Kacinambun merasa keberatan (dijadikan lahan relokasi tahap III), dan mengklaim lahan tersebut milik mereka. Keberadaan pohon pinus di areal ini membuat warga cemburu dan belum ada konstribusi, karena tidak merasa dilibatkan.  Dan dianggap salah satu perusahaan yang sudah ada IPKnya  yang kami keluarkan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara seluas 90 hektar, diduga tidak peduli ke warga Kacinambun terkait Corporate Social Responsibility (CSRnya) ,” kata Halen.

Mendengar persoalan itu, Deputi I Bidang Lingkungan Hidup, Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK, Marsekal Muda (Purn)  Masmun Yan Manggesa langsung mengambil kesimpulan.

“Kesimpulannya, listrik dikoordinasikan dengan PLN Binjai, air dimasukkan, menata ulang Siosar. Status desa yang sudah pindah, baik batas-batas diperjelas dengan adakan musyawarah. Tahap II agar diselesaikan,” kata Masmun.

Ditambahkannya, rumah yang sudah siap agar ditempati oleh 348 KK.

“Lahan Usaha Tani Relokasi Tahap III telah disetujui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui proses tukar menukar kawasan hutan seluas 480,11 Hektar.  Tahap III disusun Master Plannya,” pungkas Masmun. (BAY)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *