108 Pengawas TPS Pilgubsu Kabanjahe Dilantik

oleh -1.260 Kali Dibaca
Pengawas TPS se-Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Selasa 5 Juni 2018, dilantik. [Foto Rienews.com]

RIENEWS.COM Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) melantik 108 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk  Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Utara, se-Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Pelantikan juga dirangkai dengan kegiatan  pembekalan pada Pemilihan Gubernur dan  Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018, yang dilangsungkan di Gedung Van Hall, Jalan Samura Kabanjahe, Selasa 5 Juni 2018.

Ketua Panwaslu Kabupaten Karo Eva Juliani Pandia mengungkapakan, ekspektasi masyarakat Karo pada tahapan Pilgubsu kali ini sangat tinggi.

Sehingga untuk mencegah terjadinya hal yang dapat mencederai Pemilihan Gubernur dan  Wakil Gubernur Sumatera Utara, 27 Juni nanti, Panwaslu Karo menekankan Panwascam dan jajarannya, bekerja ekstra keras, menjaga netralitas dan mengedepankan profesionalitas.

KLIK: Soal Kerugian Pertanian, Ketua DPD Bantu Pemkab Karo

Pelantikan dihadiri Ketua Panwascam Kabanjahe, Herijon Pinem, Adi Kristian Kaban, Marhaen, Camat Kabanjahe Frans Leonardo Surbakti, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) se-Kecamatan Kabanjahe, dan Rohaniawan.

Ketua Panwascam Kabanjahe Herijon Pinem meminta Pengawas TPS agar tidak ragu dan takut dalam melakukan Pengawasan Pilgubsu.

“Dalam melaksanakan tugas, kita dilindungi undang-undang dan dituntut profesional dan menjaga integritas,”tegas Herijon.

Dia pun mengingatkan Pengawas TPS teliti dan selektif sesuai prosedur yang ada.  Hal tersebut karena Pengawas TPS adalah ujung tombak pengawasan di puncak demokrasi.

“Ikuti perkembangan Pilgubsu, terus mengupdate aturan sebagai rujukan dalam melakukan pengawasan di lapangan. Pengawas TPS merupakan ujung tombak dan salah satu kunci keberhasilan dalam penyelanggaraan Pilgubsu nantinya di Kecamatan Kabanjahe yang merupakan barometer kesuksesan Pemilu di Kabupaten Karo,” ujarnya.

Di kesempatan itu, Herijon menegaskan agar Pengawas TPS  melakukan pengawasan distribusi pencoblosan termasuk kampanye hingga masa tenang.

“Pastikan undangan C6 sudah disebar H-3 pencoblosan. Intinya, pastikan KPPS bekerja sesuai aturan dan PTPS (Pengawas TPS) berhak mendapatkan sertifikat atau formulir C1,” ungkap Herijon.

Selain itu, Herijon mengungkatkan agar mengawasi jumlah logistik agar tidak kurang atau pun lebih dari ketentuan.

Misalnya, jumlah surat suara harus sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berikut tambahannya 2,5 persen.

“PTPS juga harus mengawasi kualitas surat suara, agar sesuai regulasi yang ada dapat dipertanggungjawabkan semua,” pungkasnya. (Rep-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *