PEMILU  

Presiden Minta KPU Menjaga Hak Pilih Setiap Warga Negara

Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan Presiden Jokowi. Foto BPMI Setpres.
Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan Presiden Jokowi. Foto BPMI Setpres.

RIENEWS.COM – Presiden Joko Widodo menekankan kepada seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memantapkan kesiapan pemilihan umum (Pemilu) 2024. KPU harus siap melaksanakan Pemilu 2024 yang dinilai lebih kompleks agar tetap berjalan jujur dan adil.

“Pemilu 2024 tinggal 45 hari, waktunya sudah sangat dekat, semuanya harus siap. Memang pemilu tahun 2024 ini sangat kompleks. Ini pemilu serentak, Pilpres, DPR, DPD, di provinsi, kabupaten, dan kota,” ucap Jokowi pada Rapat Konsolidasi Nasional 2023 dalam Rangka Kesiapan Pemilu 2024, di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu, 30 Desember 2023. Hadir pula dalam rapat itu antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung St. Burhanuddin.

Jokowi menilai kompleksitas Pemilu 2024 antara lain terlihat dari jumlah peserta yang terdiri lebih dari 204 juta pemilih yang tersebar di 38 provinsi. Pesta demokrasi 2024 juga melibatkan 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh.

“Tidak bisa dibayangkan betapa sangat kompleks Pemilu kita ini, sangat kompleks sekali,” imbuh Jokowi.

Ia mengimbau seluruh jajaran KPU agar dapat menjalankan pemilu dengan sebaik-baiknya. Jokowi menyebut semua hal harus dipastikan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan.

“Kami harus pastikan tata kelolanya baik, kesiapan petugas juga harus baik, ketersediaan logistik juga harus baik, distribusi logistiknya juga harus baik, dan kesiapan sistem dan teknologinya juga harus baik. Jangan sampai ada yang tercecer satupun, semuanya harus baik. Dan tidak boleh ada yang salah termasuk aspek teknisnya,” tegas Jokowi.

“Hal-hal yang kecil harus kami perhatikan secara detail sebab keteledoran teknis bisa berimplikasi politis. Bisa merembet kemana-mana yang dapat mengganggu kondusivitas negara, yang dapat mengganggu legitimasi Pemilu kita,” lanjut Jokowi.

Artikel lain 

Mahasiswa UGM Luncurkan Buku Gagasan Ekonomi untuk Capres-Cawapres

Catahu 2023 Koalisi Masyarakat Sipil: Demokrasi Mundur, HAM Diabaikan

AJI: Media Suarakan Kemanusiaan Pengungsi Rohingya, Bukan Sebar Kebencian

Di tengah era digital, ia mengimbau agar penggunaan sistem informasi dan perangkat penunjang pemilu harus berfungsi dengan baik. Itu dinilai penting agar pelaksanaan pemilu terhindar dari peretasan.

“Sedikit saja ada ketidakcermatan, langsung (berdampak kepada) kepercayaan masyarakat. Ini yang tidak boleh terjadi. Semua bersama-sama harus menjaga ini,” tutur Jokowi.

Kepala Negara juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga dan mendukung pelaksanaan pemilu 2024 agar dapat berjalan dengan baik. Ia menekankan selain mendukung pelaksanaan pemilu, jajaran ASN, TNI, dan Polri tetap harus menjaga netralitasnya.

“Aparat negara harus mendukung tugas penyelenggaraan pemilu. Misalnya bantuan (dalam) pengiriman logistik ke tempat-tempat yang sulit dan wilayah-wilayah terluar yang tidak bisa dilakukan oleh kita, bisa dibantu oleh aparat negara, baik TNI maupun Polri,” ucap Jokowi.

Mengenai hak pilih setiap warga negara, Jokowi meminta KPU dapat memastikannya tetap terjaga, serta melayani para pemilih tanpa dikriminasi. Jokowi pun meminta KPU agar dapat mengedukasi para pemilih sehingga cerdas dalam menentukan pilihan.

Artikel lain

Triwulan I 2024, Tarif Listrik Nonsubsidi Tak Naik

KPU Soal WNI di Taiwan Sudah Coblos Surat Suara Pilpres

Pesan Natal Paus Fransiskus: Hentikan Agresi Israel di Jalur Gaza Palestina

“Jangan percayai yang namanya hoaks, apalagi yang bisa menyulut konflik dan perpecahan. Pendidikan politik harus dilakukan secara massif. Tidak saja mengedukasi tentang tahapan pemilu tetapi juga mengajak masyarakat menjadi pemilih-pemilih yang cerdas,” kata Jokowi. (Rep-04)

Sumber: BPMI Setpres